KELIK PRAMUDYA

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

2012-01-08T12:56:00.000+07:00

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MPR. Akibatnya, konsep kontrol dan keseimbangan antara elemen-elemen penyelenggara negara (checks and balances system) antar lembaga tinggi negara tidak dapat dijalankan.

Susunan keanggotaannya yang dianggap telah mencerminkan penjelmaan dari seluruh rakyatpun juga ikut menimbulkan persoalan. Penyelenggaraan kedaulatan rakyat sebelum perubahan UUD 1945 melalui sistem MPR dengan prinsip terwakili (penjelmaan seluruh rakyat) telah menimbulkan kekuasaan bagi presiden yang demikian besar dalam segala hal termasuk pembentukan MPR. Periode orde lama (1959-1965), seluruh anggota MPR(S) dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden. Tidak jauh berbeda pula pada masa orde baru (1966-1998) dari 1000 orang jumlah anggota MPR, 600 orang dipilih dan ditentukan oleh Presiden. Hal tersbut menunjukan bahwa pada masa-masa itu MPR seakan-akan hanya menjadi alat untuk mempertahankan penguasa pemerintahan (presiden), yang mana pada masa itu kewenangan untuk memilih dan mengangkat Presiden dan/ atau Wakil Presiden berada di tangan MPR. Padahal MPR itu sendiri dipilih dan diangkat oleh Presiden sendiri, sehingga siapa yang menguasai suara di MPR maka akan dapat mempertahankan kekuasaannya.

Perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, membawa implikasi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahannya adalah menyangkut badan perwakilan rakyat. Untuk menjamin terlaksana sistem checks and balances, maka pembagian kekusaan dilakukan secara horizontal tidak secara vertikal. Sehingga kedudukan MPR setelah Perubahan UUD 1945 diubah dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang sejajar dengan alat kelengkapan negara lainnya. Dengan perubahan ini MPR tidak lagi memiliki kedudukan yang eksklusif sebagai satu-satunya instansi pelaksana kedaulatan rakyat. Kedudukan yang demikian telah mengurangi wewenang MPR atau setidaknya mengubah subtansi dari fungsi MPR.

a. Kedudukan MPR Setelah Perubahan UUD 1945

Rumusan Pasal 1 ayat (2) naskah asli UUD 1945 mengatakan bahwa: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat”, namun setelah reformasi dan dilakukan Perubahan terhadap UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) ini rumusannya berubah menjadi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar”, ini berarti rumusan pasal tersebut telah mengubah kedudukan MPR yang semula merupakan Lembaga Tertinggi Negara yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat menjadi Lembaga Tinggi Negara atau lazim disebut sebagai Lembaga Negara saja.

Kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 adalah sebagai Lembaga negara sejajar dengan Lembaga Negara lainnya, tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara. MPR yang sekarang bukan lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga Negara yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan (tidak termasuk kekuasaan kehakiman) merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat, karena lembaga-lembaga itu juga langsung dipilih oleh rakyat (Presiden, PDR, dan DPD).

Perubahan kedudukan MPR yang semula sebagai Lembaga Tinggi Negara menjadi Lembaga Negara yang sejajar dengan Lembaga Negara lainnya (Presiden, DPR, DPD, MA dsb.) merupakan penegasan bahwa Negara Indonesia tidak lagi menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power), namun pemisahan kekuasaan (seperation of power). Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang telah menganut teori “pemisahan kekuasaan” (seperation of power), berarti dengan begitu maka prinsip supremasi MPR telah berganti dengan prinsip keseimbangan antar lembaga negara (checks and balances). Dengan prinsip checks and balances, maka antar lembaga negara bisa saling mengawasi dan mempunyai hubungan yang bersifat horizontal.

b. Susunan keanggotaan Lembaga MPR Setelah Perubahan UUD 1945

Setelah adanya Perubahan UUD 1945, susunan keanggotaan MPR pun juga ikut berubah. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Susunan yang demikian itu, dimaksudkan agar seluruh rakyat, seluruh golongan dan seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis, sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Susunan keanggotaan Majelis sebelum Perubahan UUD 1945 itu terdiri dari tiga macam perwakilan, yaitu: perwakilan politik (political representation), perwakilan daerah (regional representation), dan perwakilan fungsional (fungtional representation).

Pasal 2 ayat (1) yang mengatur mengenai susunan keanggotaan MPR tersebut, setelah Perubahan keempat UUD 1945 diubah menjadi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Dari rumusan pasal ini dapat dilihat bahwa susunan keanggotaan MPR setelah Perubahan UUD 1945 hanya terdiri dari dua unsur saja, yaitu:

a) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan

b) Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Ini berarti sistem perwakilan yang terkandung dalam susunan keanggotaan MPR itu juga hanya ada dua, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan politik (political representation) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwakilan daerah (regional representation).

Menurut Bagir Manan susunan keanggotaan menurut Pasal 2 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil perubahan) dimaksudkan sebagai jalan untuk mewujudkan gagasan sistem perwakilan dua kamar (bicameral). MPR menjadi wadah badan perwakilan yang terdiri atas DPR dan DPD. Tetapi dari susunan yang menyebutkan terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD tidak tergambar konsep dua kamar. Dalam susunan dua kamar, bukan anggota yang menjadi unsur, tetapi badan yaitu DPR dan DPD. Seperti Congress Amerika Serikat yang terdiri dari Senate dan House of Representatives. Kalau anggota yang menjadi unsur, maka MPR adalah badan yang berdiri sendiri di luar DPR dan DPD. Hal yang demikian makin nampak bahwa pembaharuan sistem badan perwakilan tidak sejalan dengan gagasan sistem dua kamar (Bagir Manan. 2003: 7).

Hal lain yang memperkuat bahwa MPR merupakan badan perwakilan yang berdiri sendiri di luar DPR maupun DPD adalah MPR itu mempunyai tugas dan kewenangan sendiri yang diatur secara tegas dalam UUD meskipun sifatnya tidak rutin. Alat kelengkapan MPR yang terpisah dari DPR dan DPD juga merupakan bukti yang memperkuat bahwa MPR itu merupakan sebuah lembaga perwakilan yang tersendiri. MPR sebagai lembaga/badan yang berdiri sendiri di luar DPR dan DPD, yang memiliki kedudukan sejajar dengan kedua lembaga perwakilan itu, tidak dapat dikatakan sebagai wadah dari kedua lembaga tersebut. Indonesia dengan memiliki tiga macam lembaga perwakilan itu, maka sistem lembaga perwakilan yang dianut adalah sistem threecameral bukan bicameral. Dengan begitu menurut UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil perubahan) sistem lembaga perwakilan yang dianut adalah sistem threecameral dan ketiga macam badan perwakilan tersebut, yaitu MPR, DPR, dan DPD.

c. Tugas dan wewenang MPR Setelah Perubahan UUD 1945

Salah satu alasan perlunya diadakan perubahan terhadap UUD 1945 adalah karena kekuasaan tertinggi itu di tangan MPR dan adanya kekuasaan yang sangat besar pada Presiden sehingga prinsip checks and balances tidak dapat dijalankan. Perubahan UUD 1945 itu diantara mempunyai tujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat dan penegasan pembagian kekuasaan pemerintahan.

Untuk menjamin terlaksananya kedaualatan itu, maka UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil Perubahan) mengatur pemilihan Prsiden secara langsung dan menegaskan pembagian kekuasaan yang dianut dalam UUD ini dengan sistem pemisahan kekuasaan (seperation of power), bukan lagi dengan sistem pembagian kekuasaan (distribution of power). Hal itu dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya prinsip checks and balances sehingga antar lembaga negara itu mempunyai kedudukan yang seimbang dan dapat saling mengawasi sehingga kedudukan lembaga-lembaga negara itu saling kuat (terutama MPR dan Presiden).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sistem supremasi MPR sudah tidak ada lagi. Sedangkan mengenai pemilihan Presiden secara langsung yang diatur dalam perubahan UUD 1945 itu berimplikasi terhadap tugas dan wewenang MPR. Tugas dan wewenang MPR dalam UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil perubahan) diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar.

Selain itu tugas dan wewenang MPR juga diatur Pada pasal 8 ayat (2) dan ayat (3). Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah:

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya Dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

(2) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama. Selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.

Dari pasal 3 dan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tersebut dapat dilihat secara jelas tugas dan wewenang MPR yang meliputi:

a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (pasal 3 ayat (1));

b) Melantik Presiden dan/atauWakil Presiden (pasal 3 ayat (2));

c) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut UUD (pasal 3 ayat (3));

d) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden (pasal 8 ayat (2));

e) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatanya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatanya secara bersamaan (pasal 8 ayat (3)).

Menurut UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil perubahan) MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara dan tidak berwenang memilih dan mengangkat presiden. Hubungan MPR terhadap Presiden dan kaitannya pemilihan hanya sebatas mempunyai wewenang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan penghapusan wewenang MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu sejalan dengan perubahan sistem hubungan antara MPR dengan Presiden. Menurut UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil perubahan) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (direct popular vote), yang meniadakan hubungan tanggung jawab Presiden kepada MPR. Dengan begitu GBHN sebagai pengukur pertanggungjawaban Presiden tidak diperlukan lagi.

Ad. a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

Wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD ini diatur secara lebih tegas, karena sebelum perubahan UUD 1945 wewenang untuk mengubah UUD dasar itu diatur secara implisit yang diinterprestasikan dari pasal 3 tentang wewenang menetapkan UUD dan pasal 37 tentang mekanisme perubahan UUD. Menurut UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil perubahan) wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD dirumuskan dalam satu ayat, yaitu pasal 3 ayat (1). Perumusan mengenai wewenang MPR untuk mengubah UUD yang diatur secara tegas dalam UUD Negara RI Tahun 1945 itu dimaksudkan untuk memberikan fungsi konstitusi yang penuh kepada lembaga ini.

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar”. Rumusan yang demikian, mempunyai makna bahwa wewenang untuk menetapkan UUD merupakan tindakan yuridis sebagai tindak lanjut setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Wewenang menetapkan UUD ini hanya mempunyai makna tunggal yaitu merupakan tindak lanjut dari wewenang mengubah, tidak lagi mempunyai makna menetapkan UUD dasar untuk mengatasi sifat kesementaraannya.

Sebagai konsekuensi wewenang mengubah dan menetapkan UUD yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, maka dalam UUD ini juga diatur mengenai mekanisme perubahan terhadap UUD. Mekanisme perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 37. Adapun mekanisme yang diatur dalam pasal 37 adalah sebagai berikut:

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Dari mekainsme yang diatur dalam pasal 37 tersebut dapat dilihat bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 juga mempunyai sifat yang flexible karena dapat diubah oleh MPR, tidak harus dengan referendum. Prosedur perubahannya pun tidak begitu sulit, hanya harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh MPR dan harus disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota MPR. Namun, saja ada beberapa hal yang secara tegas tidak dapat dilakukan perubahan, yaitu terhadap pembukaan UUD 1945 dan terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 yang merupakan dasar kaidah hukum yang fundamental memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal-pasal dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 juga mengandung staatsidee (ideologi) berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka jika pembukaan UUD 1945 itu diubah, berarti sama hal membubarkan Negara Indonesia. Sedangkan mengenai bentuk negara kesatuan yang tidak dapat dilakukan perubahan, karena hal itu sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia untuk hidup bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ad. b) Melantik Presiden dan/ atauWakil Presiden

Menurut ketentuan UUD Negara RI tahun 1945 (hasil perubahan) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A). Sehingga wewenang MPR untuk memilih dan mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak ada lagi. Karena dipilih secara langsung oleh rakyat, maka Presiden juga tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, namun langsung bertanggung jawab kepada pemilihnya yaitu rakyat. Sejalan dengan itu, maka wewenang MPR untuk menetapkan GBHN sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden kepada MPR juga telah dihapus.

Penghapusan terhadap wewenang MPR untuk menetapkan GBHN sebagai bahan pengukur pertanggungjawaban Presiden, terkait dengan sistem hubungan antara Presiden dengan MPR, dimana Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, merupakan suatu langkah untuk menegaskan sistem pemerintahan yang dianut menurut UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu sistem Presidensiil. Presiden yang harus tunduk dan betanggung jawab kepada MPR (parlemen) merupakan salah satu ciri dalam sistem parlemen, yang hal ini menunjukan kedudukan eksekutif lebih lemah dari pada parlemen, padahal dalam sistem presidensiil itu kedudukan eksekutif dan legislatif itu harus sama-sama kuat. Di satu sisi Presiden selain sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan merupakan satu ciri dalam sistem pemerintahan presidensiil, sehingga dalam keadaan yang demikian tidak dapat dikatakan Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensiil, akan tetapi dikatakan sebagai sistem presidensiil yang semu/tidak murni (quasi presidensiil) atau juga bisa disebut “quasi parlementer” dan adapula yang mengatakan sistem supremasi MPR. Namun setelah Peubahan UUD 1945 sistem pemerintahan presidensiil itu dianut secara murni atau utuh, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga ia tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, akan tetapi betanggung jawab langsung kepada pemilihnya yaitu rakyat.

Hubungan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan MPR yang masih ada adalah hanya sebatas bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih itu sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 9 ayat (1)). Lebih lanjut Pasal 9 ayat (2) mengatur dalam hal MPR dan DPR tidak sedang bersidang, Presiden dan/ atau Wakil Presiden terpilih bersumpah atau berjanji dihadapan Pimpinan MPR disaksikan pimpinan Mahkamah Agung. Dalam hal ini berarti MPR menjalankan fungsi perwakilan, yaitu menjadi wakil seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi saksi sekaligus mengambil sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahwa ia akan memenuhi kewajibannya sesuai UUD dan segala undang-undang serta peraturannya dengan selurus-lurusnya.

Ad. c) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut UUD

Meskipun wewenang MPR untuk menetapkan GBHN sebagai suatu bahan untuk menilai kebijakan yang ditempuh pemerintah , yang dari wewenang itu juga muncul wewenang lain yaitu mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila Majelis dalam Sidang Istimewa MPR yang diminta DPR, menilai bahwa Presiden dengan sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan/atau UUD 1945 itu sudah tidak ada lagi. Namun dalam keadaan tertentu Majelis juga masih mempunyai wewenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut UUD (Pasal 3 ayat (3)). Ketentuan itu sejalan dengan Pasal 7A yang menyatakan:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Jadi apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka MPR mempunyai wewenang untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden atas usul DPR. Wewenang ini merupakan suatu tindak lanjut dari fungsi pengawasan yang dipegang oleh DPR. Sehingga secara langsung MPR juga melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu berhak mengambil tindakan nyata untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya sebagai konsekuensi pelanggaran yang dilakukannya.

Mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara konstitusional diatur dalam pasal 7B UUD Negara RI Tahun 1945 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Menurut Pasal 7A ayat (1) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

b. Kemudian menurut Pasal 7B ayat (3) jika ingin memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden maka DPR harus bersidang yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari semua anggota DPR dan sekurang-kurangnya 2/3 yang hadir menyetujuinya. (proses politik)

c. Selanjutnya kesimpulan DPR itu disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima Mahkamah Konstitusi (Pasal 7B ayat (4)). (proses hukum)

d. Jika Mahkmah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar telah terbukti melakukan perbuatan tercela, apalagi melanggar hukum, seperti dituduhkan DPR maka DPR segera bersidang untuk menyampaikan kepada MPR (Pasal 7B ayat (5)).

e. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut (Pasal 7B ayat (6)). (proses politik)

f. MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika dalam sidang untuk itu dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari seluruh anggota MPR dan sekurang-kurangnya 2/3 yang hadir menyetujui usul pembehentian itu (Pasal 7B ayat (7)).

Terkait dengan hal tersebut diatas, Pasal 24C ayat (2) mengatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar”. Pasal tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melibatkan diri dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai proses hukum yang harus dilalui terlebih dulu.

Berdasarkan Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2) tersebut, mekanisme atau proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia menganut sistem gabungan yaitu melalui mekanisme politik dan mekanisme hukum. Proses pemberhentian itu dimulai dari arena politik di DPR yang berpendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran, selanjutnya kasus pelanggaran itu dibawa ke arena yuridis yaitu di Mahkamah Konstitusi untuk di putus. Setelah Makamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti bersalah, maka kembali ke arena politik yaitu dibawa ke sidang MPR untuk diputuskan. Ditangan MPR lah sebagai arena politik keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden itu ditentukan.

Ad. d)Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden

Sistem pemilihan Presiden dan/atau wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), tidak menghapus fungsi perwakilan MPR secara keseluruhan, terutama terkait dengan tugasnya memilih Wakil Presiden. Dalam keadaan tertentu MPR masih menjalankan fungsi perwakilan untuk memilih Wakil Presiden seperti diatur dalam Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”. Jadi dalam hal terjadi kekosongan Wakil presiden, MPR masih mempunyai wewenang untuk memilih Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut.

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden berhak mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Kekosongan itu bisa terjadi karena Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, dan tidak dapat melakukan kewajibannya (Bagir Manan, 2003: 93). Ini berarti jika Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, dan tidak dapat melakukan kewajibannya, Wakil Presiden itu tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, karena hanya diusulkan oleh Presiden dan dipilih oleh MPR sehingga hal itu dirasa tidak mencerminkan demokrasi. Hal itu mungkin dikarenakan Wakil Presiden merupakan jabatan yang bertugas mendampingi Presiden, maka ia harus dapat bekerjasama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, sepertinya tidak mungkin diadakan pemilihan umum hanya untuk memilih seorang Wakil Presiden saja, karena pada dasarnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon melalui pemilihan secara langsung.

Sebagaimana dijelaskan Bagir Manan, calon Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan diajukan oleh Presiden. Jalan pikiran dari penuyusunan ketentuan ini adalah untuk menjamin kerja sama antara Presiden dan Wakil Presiden baru. Pernahkah terpikirkan, bahaya yang lebih potensial dibandingkan menjamin kerja sama Presiden dan Wakil Presiden. Presiden tidak hanya memilih calon yang dapat bekerja sama, tetapi yang akan tunduk pada kemauan Presiden belaka (Bagir Manan, 2003: 95).

Jadi dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden berhak mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Hal itu untuk menjamin adanya kerja sama antara Presiden dengan Wakil Presiden baru, karena tanpa adanya kerja sama maka akan menganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden itu. Meskipun hal itu dirasa tidak mencerminkan demokrasi, namun wewenang ini dirasa perlu untuk mengatasi terjadinya kekosongan Wakil Presiden.

Ad. e) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatanya jika terjadi kekosongan secara bersamaan

Wewenang ini juga menunjukkan bahwa MPR masih melaksanakan fungsi perwakilan yang sangat kuat. Dalam terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, maka MPR berwenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (3) yang mengatur mengenai wewenang ini menyatakan:

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya”.

Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya dipilih oleh rakyat secara langsung, namun hak yang diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 tersebut tidak dapat dilaksanakan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatanya secara bersamaan. Untuk menyelenggarakan pemilihan umum memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung memerlukan persiapan yang cukup lama, padahal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden harus segara diisi. Sehingga konstitusi memberikan wewenang itu kepada MPR sebagai salah satu lembaga perwakilan yang dianggap lebih dapat mewakili kehendak seluruh rakyat dengan pertimbangan unsur keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan DPD yang lebih mencerminkan kedaulatan rakyat.

Sementara untuk mengatasi kekosongan selama belum dipilih Presiden dan Wakil Presiden baru, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Penunjukan ketiga menteri itu dirasa cukup untuk mewakili tugas pokok Presiden dalam urusan dalam negeri, luar negeri dan pertahanan.

Sebenarnya wewenang ini sama dengan wewenang yang diatur dalam pasal Pasal 8 ayat (2), hanya saja kasus dan mekanismenya berbeda. Wewenang yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) itu timbul karena terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden saja sedang mekanisme pengisian itu dilakukan dengan cara Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden, kemudian MPR memilih satu diantara dua calon yang diajukan itu. Sedangkan wewenang yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) itu muncul karena terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, sedangkan untuk pengisian dua jabatan itu dilakukan dengan jalan memilih dua pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Jadi MPR itu menjalankan fungsi perwakilan dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden saja dan terjadinya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, hal itu dilakukan untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut yang harus segera diisi.

Dari uraian mengenai tugas dan wewenang setelah Perubahan UUD 1945 tersebut, dapat dilihat fungsi Majelis sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Fungsi Majelis sebelum dan setelah Perubahan UUD 1945, sebenarnya adalah sama, hanya saja wewenang yang menjadi subtansi dari fungsi itu yang membedakannya. Perubahan UUD 1945 telah mengubah tugas dan wewenang MPR, sehingga fungsi MPR yang tercermin dari tugas dan wewenang dalam hal subtansinya juga berubah. Menurut UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil perubahan) MPR untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tetap memegang tiga fungsi, adapun ketiga fungsi itu adalah sebagai berikut:

(1) Fungsi Konstitusi

Fungsi ini tercermin dari tugas dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (pasal 3 ayat (1)). Hal ini bertujuan untuk mengakomodir kehendak rakyat yang mungkin akan muncul sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu juga untuk mengatasi kelemahan-kelemahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang dirasa perlu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan untuk menjamin penyelenggaraan negara yang demokratis serta terjaminnya HAM.

(2) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan tercermin dari tugas dan wewenang MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut UUD. Fungsi ini merupakan tindak lanjut dari fungsi pengawasan DPR, MPR berwenang mengambil keputusan terhadap usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden di tengah masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mangadili, dan memutus usulan DPR tentang usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakli Presiden. Jadi MPR berhak mengambil keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MPR menilai Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagai sanksi yang dapat diambil.

(3) Fungsi Perwakilan (fungsi electoral)

Fungsi perwakilan tercermin dari tugas dan wewenang MPR untuk melantik Presiden dan/atauWakil Presiden, Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatanya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatanya secara bersamaan.

Fungsi ini juga disebut fungsi electoral, karena dalam hal ini MPR bertugas dan berwenang memilih pejabat publik, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun MPR masih tetap mempunyai fungsi electoral ini tidak berarti membawa konsekuensi Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, karena fungsi ini sifatnya tidak rutin hanya berlaku jika terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan atau terjadi kekosongan Wakil Presiden saja sebelum habis masa jabtannya. MPR hanya menjalankan fungsi ini dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik terjadi karena Presiden dan/atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya yang harus segera diisi. Akan tetapi jika jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah habis, maka rakyatlah yang memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui pemilihan umum.

Setelah melihat susunan MPR yang hanya merupakan suatu gabungan sidang antara DPR dan DPD dan fungsi MPR yang tidak ada satupun yang bersifat rutin, maka MPR itu memang lebih terlihat sebagai suatu forum (joint sesion) antara DPR dengan DPD dari pada sebagai suatu lembaga. Eksistensi MPR yang hanya baru ada ketika fungsinya itu bekerja dengan diadakannya sidang gabungan antara DPR dan DPD, keberadaan MPR dirasa kurang efektif.

Untuk Dinda di Ibukota

2012-01-08T12:41:00.004+07:00

Untuk dinda di ibukota

Sungguhpun dinda sudah mengaku kakak kepadaku,

tetapi perasaan sudah sama-sama dimaklumi.

Pada ruangan mata dinda, nyata kepadaku apa yang tersimpan dalam hati dinda.

Tetapi perasaanku berlipat ganda daripada itu.

Harapanku besar, cita-citaku tinggi terhadap kepadamu

Aku minta dengan sangat,

harapanku yang mulia dan suci bersih itu,

janganlah kiranya dinda putuskan.

Jika dinda abaikan, nyawa kandalah tentangannya.

Sebab itu sudilah kiranya dinda mengikat erat,

menyimpai teguh untuk sementara waktu.

Kepergianku ini tersebab dinda dan keperluan kita berdua.

*dikutip dgn perubahan dari Novel Sengsara Membawa Nikmat

Menuju Pemikiran Hukum Progresif di Indonesia

2011-12-22T21:22:00.000+07:00

Oleh: Prof. Dr. H.R. Otje Salman Soemadiningrat, SH.

A Pendahuluan

Memasuki situasi transisi dan perubahan yang sangat cepat saat ini, hukum Indonesia memiliki banyak catatan untuk dikaji. Satu yang hendak kita bicarakan pada bagian ini, yaitu pandangan seorang yang dapat disebut pakar yang selama ini senantiasa melihat hukum melalui cara pandang berbeda. Satjipto Rahardjo, barang kali bukan nama yang asing bagi kalangan praktisi dan akademisi hukum di Indonesia. Buah karyanya dalam berbagai tulisan telah memberikan nuansa baru bagi perkembangan hukum.

Ada beberapa alasan mengapa pemikiran beliau dikemukakan dalam tulisan ini. Pertama, alasan paling logis, bahwa salah satu penulis memiliki kedekatan (hubungan intelektual) dengan beliau, sehingga cukup memudahkan untuk memetakan secara garis besar pemikiran beliau tentang hukum di Indonesia. Kedua, sejauh ini beberapa pemikir lain di bidang hukum sudah banyak diulas dalam beberapa buku, baik untuk tingkat dasar (pengantar) sampai tingkat lanjut tentang hukum Indonesia, sebut saja beberapa tulisan dan karya Mochtar Kusumahatmadja, Soerjono Soekanto dan lain-lain. Ketiga, orisinalitas pemikiran Satjipto Rahardjo mewakili konteks berpikir kontemporer atau postmodernis, sesuai dengan tujuan penyusunan buku ini, yaitu menyangkut perkembangan yang luar biasa pesat dalam ilmu dan hukum harus mengantisipasi perkembantgan tersebut. Keempat, substansi pemikiran yang diajukan mengarah kepada pembentukan teori hukum.

Hukum adalah sebuah tatanan (Hukum ada dalam sebuah tatanan yang paling tidak dapat dibagi kedalam tiga yaitu : tatanan transedental, tatanan sosial dan tatanan politik.) yang utuh (holistik) selalu bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil. Keping pemikiran demikian itu akan dijumpai dalam banyak gagasan tentang hukum yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. Bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih daripada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (genuine science),(Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai objek ilmu daripada profesi, dengan selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-hal dibelakang hukum, keinginan untuk melihat logika social dari hukum lebih besar daripada logika hukum atau perundang-undangan), yang harus selalu dimaknai sehingga selalu up to date. Pemikiran konvensional yang selama ini menguasai/mendominasi karakteriktik berpikir ilmuwan hukum, bagi Satjipto merupakan tragedi pemikiran.

Satjipto Rahardjo merupakan salah satu pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif. Prof. Tjip, begitu orang-orang menyebutnya, lebih terkenal (khususnya) di dunia akademis sebagai ‘Begawan Hukum’. Pemikirannya akan banyak dijumpai dalam berbagai bentuk, baik lisan maupun tulisan, buku teks atau tercerai berai di berbagai surat kabar dalam bentuk artikel dan makalah seminar/diskusi. Substansinya sangat beragam bahkan sangat luas, mulai dari hal yang bersifat filosofis, sosiologis bahkan anthropologis dan religius. Ciri pemikirannya sesuai dengan perkembangan saat ini dapat dimasukan ke dalam pemikir kontemporer dalam ilmu hukum postmodernis sekaligus kritis.

Salah satu dari sekian banyak idenya tentang hukum adalah apa yang disebutnya sebagai ‘Pemikiran Hukum Progresif’, yaitu semacam refleksi dari perjalanan intelektualnya selama menjadi musafir ilmu. Tulisan yang ada dalam buku ini, hanya berupa sketsa kecil dan bisa jadi tidak dapat menggambarkan substansi, konsep dan pesan yang ada didalamnya. Karena fokusnya lebih kepada kutipan-kutipan dari pidato emeritusnya, juga beberapa diskusi di ruang kelas dan di ruang seminar, (khususnya dengan salah satu penulis buku ini), ketika mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Undip Semarang.

Meskipun demikian, sebagai sebuah tulisan berbentuk sketsa hal ini cukup representative, mengingat kedalam substansi yang dikemukakan dalam pidato emeritusnya dan juga materi diskusi. Esensi utama pemikirannya, berangkat dari konsep bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan atau hukum tidak selesai ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus, tetapi melalui proses pemaknaan yang tidak pernah berhenti maka hukum akan menampilkan jati dirinya yaitu sebagai sebuah “ilmu”. Proses pemaknaan itu digambarkannya sebagai sebuah proses pendewasaan sekaligus pematangan, sebagaimana sejarah melalui periodesasi ilmu memperlihatkan runtuh dan bagunannya sebuah teori, yang dalam terminologi Kuhn disebut sebagai “lompatan paradigmatika”.

B. Profesi dan Ilmu

Bagi Satjipto Rahardjo, lahirnya program Pascasarjana dalam pendidikan hukum di Indonesia, pada tahun 1980-an merupakan sebuah pembalikan paradigmatik (revolusioner) dalam dunia pendidikan hukum, sebagaimana dijelaskan, “Dikatakan sebagai revolusi, oleh karena sejak dibuka rechtshogeschool di jaman kolonial Belanda pada tahun 1922, maka Indonesia hanya mengenal program profesi saja. Maka sungguh revolusionerlah sifat atau kualitas perubahan pada pertengahan tahun 1980-an itu, mulai saat itu Indonesia tidak hanya mengenal pendidikan profesi, melainkan juga keilmuan, khususnya dalam bidang hukum…”

Apalagi setelah dibukanya Program Doktor Ilmu Hukum, khususnya di UNDIP, maka lebih jelaslah kedudukan hukum sebagai objek ilmu, dan mengokohkan eksistensi tentang program keilmuan. Sehingga mereka yang hendak kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, tidak harus memiliki latar belakang formal SI Hukum. Konsekuensi yang muncul, bahwa para ilmuwan hukum akan diajak untuk menjelajah hukum secara luas yang intinya tidak lain adalah searching for truth (pencarian kebenaran). Inilah sebuah inti pemikiran beliau, bahwa setiap akademisi hukum memiliki kewajiban untuk upaya pencarian kebenaran. Pencarian kebenaran inilah sebenarnya disebutnya sebagai proses pemaknaan terhadap hukum, dan ini pula merupakan kesadaran visioner, bahwa tugas ilmuwan adalah mencerahkan masyarakat, sehingga dunia pendidikan memberikan kontribusi dan tidak melakukan pemborosan.

Selama ini, khususnya sebelum lahirnya S2-S3, pendidikan hukum lebih bersifat kepada apa yang disebutnya dengan Lawyers Law, atau Law for the lawyers atau Law for the professional, setiap orang dibawa dan diarahkan untuk menjadi seorang profesional, dan sisi buruknya muncul pandangan bahwa itulah satu-satunya kebenaran, bahwa hukum hanyalah ada dalam wilayah yang disebut dengan “logika hukum”. Pandangan ini kemudian berkembang lebih jauh bahkan mendominasi dan menghegemoni, sehingga setiap orang apabila berbicara hukum seolah-olah hanya wilayah “logika hukum”itulah kebenaran, di luar wilayah itu bukanlah hukum. Namun dengan munculnya pendidikan S2 dan S3, maka wilayah kebenaran (hukum) menjadi jauh lebih luas daripada gambaran hukum yang sudah direduksi menjadi sekedar Lawyers Law.

Untuk melihat lebih jelas persoalan diatas, Satjipto Raharjo memberikan gambaran tentang kajian dua domain pendidikan yang berbeda itu, dengan menjelaskan bahwa pendidikan hukum Profesional, dan pendidikan S2 dan S3, akan melihat hukum sebagai berikut;

ILMU HUKUM

Sebenar Ilmu

Ilmu Praktis

Science

Genuine Science: What is a law?

Credo: in search for the truth, the truth about law.

Pencarian, Pembebasan dan pencerahan.

Indefinitive; batas-batasnya kabur.

Orientasi: komunitas dunia ilmu.

Kesadaran: pencarian kebenaran meski pada saat yang sama kita tidak dapat menggenggam kebenaran tersebut.

Ilmu Hukum Positif; What should be considers as law?

a. Praktis;

b. Keterampilan/skill hukum positif;

c. Profesional Study; Lawyers Law-Law for the lawyers.

d. Credo: “Rules and Logic”

e. Concern: What to do?, How to do?

f. Mempertahankan hukum positif Final definitive.

C. Ilmu Hukum yang Selalu Bergeser

Penjelasan lain yang berkaitan dengan persoala diatas, adalah sikap ilmuwan yang harus senantiasa menyikapi ilmu sebagai sesuatu yang terus berubah, bergerak dan mengalir, demikian pula ilmu hukum. Garis perbatasan Ilmu Hukum selalu bergeser sebagaimana dijelaskan,

“… Maka menjadi tidak mengherankan bahwa baris perbatasan ilmu pengetahuan selalu berubah, bergeser, lebih maju dan lebih maju ….”

Dengan mencontohkan pergeseran paradikmatik dalam ilmu fisika khususnya pemikitan Newton yang terkenal dan pada waktu itu menghegomoni para fisikawan kemudian digantikan oleh era baru dengan munculnya teori kuantum modern yang pada kenyataannya lebih mampu menjawab persoalan-persoalan fisika yang tidak terpecahkan sebelumnya. Harus diakui bahwa Fisika Newton telah memberikan jasa luar biasa besar terhadap persoalan-persoalan fisika yang bersifat makro, logis, terukur dan melihat hubungan sebab akibat (mekanis), namun tidak mampu menjawab persoalan mikro, yang bersifat relative, kabur, tidak pasti, namun lebih menyeluruh. Lahirnya teori kuantum modern yang memecahkan kebuntuan dari teori fisika Newton tersebut, selanjutnya merubah cara pandang ilmuwan tentang realitas alam semesta. Perubahan itu tentu saja dimaknai secara bervariasi oleh setiap orang yang mencermatinya, namun hakekat utamanya jelas bahwa lahirnya teori kuantum adalah penjelasan paling logis bahwa ilmu senantiasa berada di tepi garis yang labil.

Satjipto Raharjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk Ilmu Hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat “dari yang sederhana menjadi rumit” dan “dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan”. Inilah yang disebutnya sebagai “pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik ini memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh. Diilhami oleh gagasan Edward O. Wilson melalui tulisannya yaitu Consilience; The Unity of Knowledge, membawa kita kepada pandangan pencerahan tentang kesatuan pengetahuan, sebagaimana dijelaskan Ian G. Barbour, “Wilson berpendapat bahwa kemajuan sains merupakan awal untuk melakukan penyatuan (unifikasi) antara sains alam, sains sosial dan sains kemanusiaan. Pencarian hubungan antar disiplin merupakan tugas yang sangat penting, dan Wilson menghinpun beberapa disiplin secara luas dan anggun”.

Menurutnya tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang analytical-positivism atau rechtdogmatiek yaitu bahwa alam (dalam terminology Newton) atau Hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat. Dengan munculnya teori kuantum, bahkan teori keos, imbasnya terasa sekali kepada perkembangan pemikiran hukum. Maka situasi atau yang selama ini teramalkan dalam konsep yang dijelaskan diatas (Kelsen dan Austin) menjadi tatanan yang tidak dapat diprediksi, acak, simpang siur, dan dramatis.

Gagasan fisika kuantum tersebut di atas dengan relativitasnya, membantu kita untuk tidak memutlakan gagasan dan nilai yang kita pegang, tidak ada di dunia ini yang mutlak, yang paling benar dan paling baik sendiri, yang mutlak hanya Allah. Pemutlakan terhadap kebenaran yang relatif di atas itu pada dasarnya akan merusak kreativitas. Bagi Satjipto Rahardjo, teori bukanlah harga mati, karena sejarah perkembangan ilmu pengetahuan telah membuktikan itu semua sejak jaman Yunani hingga masa di era Postmodernini. Oleh karenanya ilmu hukum selalu berada pada suatu pijakan yang sangat labil dan atau selalu berubah (the changing frontier of science) dan ini pula yang disebutnya dengan “the state of the arts in science”. Oleh karena itu kalimat yang senantiasa muncul adalah ‘hukum selalu mengalami referendum’.

Bagi Satjipto Raharjo, berpikir teoretis bagi para ilmuwan hukum adalah mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu gagasan beliau lebih kepada bagaimana para ilmuwan hendaknya mengembangkan semangat untuk tetap menjaga cara berpikir yang demikian itu, karena melalui jalur tersebut akan membawa kita semua sampai kepada apa yang disebutnya dengan “The Formation of Theory” (membangun teori). Teori menurutnya adalah, Giving name-explanation, given new meaning. Para lmuwan hukum seharusnya mencoba berpikir kearah sana. Dan semua ilmuwan sangat terbuka/diundang untuk memasuki wilayah ini.

Teori pada dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana orang atau sebuah komunitas memandang apa yang disebut hukum itu, artinya apa yang sedang terjadi atau perubahan yang tengah terjadi dimana komunitas itu hidup sangat berpengaruh terhadap cara pandangnya tentang hukum. Misalnya saja lahirnya pemikiran positivistic dalam Ilmu Hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan filsafat positivistic yang saat itu tengah booming.

Sebuah teori selanjutnya akan mengalami proses pengkritisan, yaitu terus menerus berada pada wilayah yang labil, selalu berada pada suatu wilayah yang keos. Artinya disini teori bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang terus berlangsung, dan kemudian selanjutnya akan lahir teori-teori baru sebagai wujud dari perubahan yang terus berlangsung tersebut. Teori baru ini menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya, akan memberikan tambahan ilmu, transformasi; bergerak, dan proses pemaknaan baru, dengan demikian struktur ilmu berubah secara total.

D. Kritik Terhadap Hukum Modern

Satu hal yang cukup penting dari gagasan Satjipto Rahardjo, adalah kritiknya terhadap dominasi hokum modern, yang telah mengerangkeng kecerdasan (berfikir) kebanyakan ilmuwan hukum di indonesia. Sejak munculnya hukum modern, seluruh tatanan social yang ada mengalami perubahan luar biasa. Kemunculan hukum modern tidak terlepas dari munculnya negara modern. Negara bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat, dan pada saat yang sama kekuasaan negara menjadi sangat hegemonial, sehingga seluruh yang ada dalam lingkup kekuasaan negara harus diberi label negara, undang-undang negara, peradilan negara, polisi negara, hakim negara dan seterusnya. Bagi hukum ini merupakan sebuah puncak perkembangan yang ujungnya berakhir pada dogmatisme hukum, liberalisme, kapitalisme, formalisme dan kodifikasi.

Namun demikian Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa memasuki akhir abad 20 dan awal abad 21, nampak sebuah perubahan yang cukup penting, yaitu dimulainya perlawanan terhadap dominasi atau kekuasaan negara tersebut. Dalam ilmu, pandangan ini muncul dan diusung oleh para pemikir post-modernis, sehingga dengan demikian sifat hegemonal dari Negara perlahan-lahan dibatasi, dan mulai muncul pluralisme dalam masyarakat, Negara tidak lagi absolute kekuasaannya. Muncullah apa yang disebut dengan kearifan-kearifan lokal, bahwa Negara ternyata bukan satu-satunya kebenaran. Inilah yang digambarkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai gambaran transformasi hukum yang mengalami “bifurcation” (pencabangan) dari corak hukum yang bersifat formalism, rasional dan bertumpu pada prosedur, namun di samping itu muncul pula apa pemikiran yang lebih mengedepankan substansial justice, sebagaimana dijelaskan,

“Disinilah hukum modern berada di persimpangan sebab antara keadilan sudah diputuskan dan hukum sudah diterapkan terdapat perbedaan yang sangat besar. Wilayah keadilan tidak persis sama dengan wilayah hukum positif. Keadaan yang gawat tersebut tampil dengan menyolok pada waktu kita berbicara tentang “supremasi hukum”. Apakah yang kita maksud? Supremasi keadilan atau supremasi undang-undang? Keadaan persimpangan tersebut juga memunculkan pengertian-pengertian seperti “formal justice” atau “legal justice” di satu pihak dan “substansial justce” di pihak lain.

Inilah sebuah sketsa singkat pemikiran seorang yang selalu berada di jalan ilmu, upaya dan semangat yang dikembangkan dengan terus berusaha mencermati perubahan yang terjadi, khususnya di Indonesia, gagasan Satjipto Rahardjo tidak saja memperkaya khasanah pengetahuan hukum tetapi lebih dari itu memberikan sebuah keteladanan bahwa kewajiban bagi seorang ilmuwan adalah selalu bersikap rendah hati dan terbuka, serta memiliki semangat untuk senantiasa berada pada jalur pencarian, pembebasan dan pencerahan. Itulah pesan yang merupakan hakekat dari apa yang disebutnya “pemikiran hukum yang progresif”.

Pengajuan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial

2011-11-19T10:26:00.001+07:00

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan suatu pengadilan khusus yang dibentuk guna menyelesaikan perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Pengajuan gugatan di Pengadilan PHI ini pada prinsipnya sama dengan pengajuan gugatan di Peradilan Umum. Hanya saja ada beberapa berkas yang harus dilampirkan, yaitu :

– Risalah penyelesaian secara bipartit

– Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja

– Risalah Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur hal tersebut. Dalam Pasal disebutkan bahwa Gugatan yang tidak disertai dengan Risalah mediasi maka hakim berhak mengembalikan berkas tersebut kepada Penggugat.

Menurut Pasal 82 UU No 2 Tahun 2004 diatur tentang jangka waktu pengajuan gugatan di mana Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Biaya Perkara

Di Pengadilan Hubungan Industrial seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh negara, maka ketika mendaftar gugatan tidak dibebani dengan panjar biaya perkara. Hal ini dikecualikan pada perkara yang nilai sengketanya mencapai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka dikenakan biaya panjar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal ini disesuaikan dengan asas peradilan murah.

Waktu Penyelesaian

Di Pengadilan Hubungan Industrial waktu penyelesaian dibatasi dalam jangka waktu 50 hari kerja sejak sidang pertama dimulai.

Hukum Acara

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata. Jadi proses beracara di PHI sama dengan di pengadilan umum. Hanya saja di PHI tidak ada kewajiban untuk melakukan mediasi. Hal ini sudah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Selain itu sebelum mengajukan gugatan di PHI para pihak tentu telah melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja. Namun, perdamaian masih dapat dimungkinkan sebelum dijatuhkan putusan.

Upaya Hukum

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap oleh karenanya tidak ada upaya hukum. Namun Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari kerja :

a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;

b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

RESTORATIVE JUSTICE AND PRISONS

2011-10-29T10:02:00.000+07:00

Joanna Shapland (University of Sheffield)

Presentation to the Commission on English Prisons Today, 7 November 2008

Restorative justice and restorative practice in the UK involving custodial establishments

Over the last 15 years or so, a number of initiatives involving restorative practices have taken place in prison settings, though there has not been any coherent national strategy. We need to distinguish between restorative justice, which for me embodies discussion between a victim and an offender involved with the same specific offence, and restorative practices which are far broader in scope. A useful definition for restorative justice is that of Marshall (1999): ‘Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future’. Restorative practices have included victim impact (e.g. Sycamore Tree Project) and offender behaviour programmes, as well as restorative work by prisoners in local communities. In this paper, I shall only be considering restorative justice.

Restorative justice in prisons has involved victims and offenders pre-sentence (i.e. offenders on remand), during sentence and pre-release. The major trials of restorative justice in the UK which have included custodial establishments have been our evaluation of three restorative justice schemes in England and Wales, which involved primarily adult offenders and included serious offences (Shapland et al. 2004; 2006; 2007; 2008), and statutory youth conferencing in Northern Ireland, which has now been rolled out throughout Northern Ireland both as a diversionary measure for prosecutors and pre-sentence in the youth court (Campbell et al. 2006).

Our evaluation of three restorative justice schemes in England and Wales

Most restorative justice work in England and Wales has involved young offenders and primarily more minor offences (leading to final warnings, referral orders etc.). Statutory youth conferencing in Northern Ireland, however, has included all offences (except those leading to a fixed sentence). The three restorative justice schemes we have been evaluating since 2001 were deliberately designed, however, to be primarily for adult offenders, include serious offences and involve restorative justice at many different stages of criminal justice[1]. All victims and offenders experienced the normal criminal justice response: the restorative justice was in parallel to criminal justice, not diversionary. Restorative justice took place after an admission of guilt or guilty plea by the offender and was entirely voluntary on victim and offender. The schemes were:

· Justice Research Consortium (JRC), directed by Larry Sherman and Heather Strang, which used:

– conferencing (offenders, victims and their supporters meeting with a facilitator), with random assignment

– pre-sentence in London Crown Courts for adults, led by police facilitators

– pre-sentence for adults, final warnings for youths, some adult caution cases in Northumbria, led by police facilitators

– community sentences and prison pre-release in Thames Valley (all adults), led by probation officer, prison officer or community mediation facilitators

· CONNECT (attached to the Inner London Probation Service), which used:

– victim-offender indirect and direct mediation and conferencing (matched control groups)

– pre-sentence, or during sentence, for adults

– mostly in two magistrates’ court areas in London

· REMEDI (an independent voluntary sector mediation service), which used:

– victim-offender mediation throughout S Yorkshire (matched control groups)

– community sentences and prison for adults

– youth justice and diversion for young offenders

JRC ran many of its pre-sentence conferences in prisons in the London area, for offences of burglary and street crime - because offenders were on remand in custody. Its pre-release work in Thames Valley was in a number of custodial establishments (prisons and YOIs) and was for violent offences. CONNECT was asked by Probation Victim Liaison Officers to run victim-offender mediation in prison stemming from of victim requests, some in relation to very serious offences, as well as doing pre-sentence mediation in prisons in London. REMEDI offered resettlement mediation in prisons in the South Yorkshire area. All three schemes, but particularly JRC, were substantial, so that there was a total of 840 restorative justice events and we have a total of 180 final interviews with offenders and 259 with victims experiencing restorative justice.

The aims of restorative justice

For our evaluation, there were two major and equal aims: to decrease re offending, and to meet victims’ needs. We found that, comparing restorative justice and control groups, there was a significant decrease in the frequency of reconviction over the following two years and over all schemes (as well as for JRC alone), looking over all the trials, schemes and groups[2]. The likelihood of reoffending (whether or not someone is reconvicted) also decreased, but was not reduced to a statistically significant extent. There was no effect on the severity of reconvictions. There were no criminogenic effects for any of the trials, sites or groups involved in any scheme – restorative justice does not make offending worse, whichever stage of criminal justice it is used.

We can calculate the cost of these reconvictions for the restorative justice and control groups: both the costs to victims and the costs to criminal justice. We found that for JRC – though not for the other two schemes – the costs of reconvictions saved for the restorative justice group, compared to the control group, were so large that JRC was value for money. The cost of running the scheme at each site was more than met by the amount of reoffending saved. This is in spite of the fact that we could only offset the cost of running the scheme against reoffending: there is currently no way to calculate financially the benefits to victims in terms of emotional closure, lessening of effects etc.

Victims were very positive about the restorative justice they received for all three schemes[3] (as indeed they also were in Northern Ireland: Campbell et al. 2006; Doak and O’Mahony 2006). Over three quarters of JRC victims, for example, would definitely or probably recommend restorative justice to others who were victims of a similar offence. What they valued was:

· The opportunity for communication – to ask questions about the offence; to express the effects of the offence on themselves and on others close to them

· The opportunity to work with the offender, the offender’s supporters (in conferences) and the facilitator to prevent offending in the future, through working out how to tackle problems related to the offenders’ offending and, in JRC conferencing, to produce a detailed outcome agreement, signed by all present at the conference, which spelled out concrete steps that the offender and others could take. Over 98% of JRC conferences ended with such an outcome agreement.

Victims valued offenders’ apologies, but were not so interested in financial compensation or direct reparation.

What place might restorative justice play in criminal justice and in custodial establishments?

The evaluation results from both our evaluation and from Northern Ireland are very positive. We would argue that they suggest a three-fold role for restorative justice:

1. Where victims of serious offences wish to meet with their offender, who is serving a custodial sentence, and both parties are agreeable, we think this service should be provided. It is perhaps one of the minimum requisites to ‘put victims at the heart of criminal justice’. It would link to the remit of Probation Victim Liaison Officers (who currently have few means of meeting such requests). It would require trained facilitators in each part of the country and the willingness of custodial establishments to help.

2. We consider that there is now more than sufficient evidence to support the introduction of statutory restorative justice pre-sentence for adult offenders in England and Wales (voluntary for both victims and offenders). These possibilities are already in place for young offenders. We would recommend, from our results, that this be conferencing, on the JRC model, because that includes the forward-looking plans embodied in outcome agreements. We see these as prime means through which offenders who wish to start to reduce or stop their involvement in crime (desist) can start to work out the practical steps that are involved in leading a different, non-offending life. The involvement in conferencing of offender supporters (normally family members, close friends or link workers) provides support in these crucial steps. This is what victims say they want to happen as well. The roles of conferences in increasing victim awareness and in victims supporting offenders’ steps to change their lives are also important.

Our results suggest that restorative justice conferences are most beneficial for victims of more serious offences. Clearly, there would be much work to do in organising the scheme and creating a well-trained corps of facilitators (though it has been achieved in Northern Ireland in a relatively short time). There is also a need to integrate the results into sentencing policy (though there are already relevant decisions from the Court of Appeal) and to sort out accountability mechanisms. For these reasons, we would suggest such a scheme starts in the Crown Court (the JRC burglary and street crime trials were both run in all Crown Court centres in the London area).

3. Finally, we also consider there is good evidence to support the extension of restorative justice at the resettlement/pre-release stage, again to facilitate desistance among those offenders wishing to desist. Current longitudinal research among persistent young adult offenders (Shapland et al. forthcoming) suggests that such decisions are surprisingly common – but there then needs to be a process of learning how to live a non-offending life outside prison in order actually to achieve desistance.

References

Campbell, C., Devlin, R., O’Mahony, D., Doak, J., Jackson, J., Corrigan, T. and McEvoy, K. (2006) Evaluation of the Northern Ireland Youth Conferencing Service. NIO Research and Statistical Series Report No. 12. Belfast: NIO at http://www.nio.gov.uk/evaluation_of_the_northern_ireland_youth_conference_service.pdf

Doak, J. and O’Mahony, D. (2006) ‘The vengeful victim? Assessing the attitudes of victims participating in restorative youth conferencing’, International Review of Victimology, vol. 13, pp. 157-178.

Marshall, T. (1999) Restorative justice: an overview. Home Office Occasional Paper.

Shapland, J., Atkinson, A., Colledge, E., Dignan, J., Howes, M., Johnstone, J., Pennant, R., Robinson, G. and Sorsby, A. (2004) Implementing restorative justice schemes (Crime Reduction Programme): a report on the first year. Home Office Online Report 32/04. London: Home Office (at http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs04/rdsolr3204.pdf).

Shapland, J., Atkinson, A., Atkinson, H., Chapman, B., Colledge, E., Dignan, J., Howes, M., Johnstone, J., Robinson, G. and Sorsby, A. (2006) Restorative justice in practice: the second report from the evaluation of three schemes. The University of Sheffield Centre for Criminological Research Occasional Paper 2. Sheffield: Faculty of Law, at http://ccr.group.shef.ac.uk/papers/pdfs/Restorative_Justice_Report.pdf and from the Faculty of Law.

Shapland, J., Atkinson, A., Atkinson, H., Chapman, B., Dignan, J., Howes, M., Johnstone, J., Robinson, G. and Sorsby, A. (2007) Restorative justice: the views of victims and offenders. Ministry of Justice Research Series 3/07. London: Ministry of Justice, at http://www.justice.gov.uk/docs/Restorative-Justice.pdf.

Shapland, J., Atkinson, A., Atkinson, H., Dignan, J., Edwards, L., Hibbert, J., Howes, M., Johnstone, J., Robinson, G. and Sorsby, A. (2008) Does restorative justice affect reconviction? The fourth report from the evaluation of three schemes. Ministry of Justice Research Series 10/08. London: Ministry of Justice, at http://www.justice.gov.uk/docs/restorative-justice-report_06-08.pdf.

Shapland, J., Bottoms, A.E. and Muir, G., with Atkinson, H., Healy, D. and Holmes, D. (forthcoming) ‘Perceptions of the criminal justice system among young adult would-be desisters’, in F. Losel (ed.) Lost in Transition. Cullompten: Willan. Presentation to Cropwood Conference, 24 January 2007.

[1] The schemes and the evaluation were funded by the Home Office (now the Ministry of Justice) under its Crime Reduction Programme.

[2] See Shapland et al. (2008) for details of all findings on reconviction and value for money

[3] For details of the results on victim and offender attitudes to restorative justice and comparisons with criminal justice see Shapland et al. (2007)

Penyelesaian Sengketa Alternatif

2011-10-29T09:46:00.000+07:00

PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF :

POSISI DAN POTENSINYA DI INDONESIA

Adrianus Meliala

Universitas Indonesia, Jakarta

Abstrak

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau terkait dua individu atau lebih dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat. Situasi itu akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan.

Dalam kaitan itu diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan penyelesaian masalah.

Mekanisme tersebut sebenarnya telah memiliki dasar hukum dan telah memiliki preseden serta pernah dipraktikkan di Indonesia walau jarang disadari. Mekanisme tersebut juga memiliki potensi untuk semakin dikembangkan di Indonesia.

Pendahuluan

Saat membicarakan hukum dan institusi negara yang melaksanakan hukum, maka kita kerap mengaitkannya dengan wacana tentang “keadilan formal” (formal justice) yang dijalankan dan dihasilkan oleh hukum maupun proses hukum yang juga formal. Mengapa dikatakan “formal”, mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabadi.

Namun demikian, wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal tadi adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal tadi, sekurang-kurangnya di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan, yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salahsatu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapatnya dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (one for all mechanism). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.

Bila dikaitkan dengan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna membentuk Negara Hukum (recht staat), dan bukan Negara Kekuasaan (macht staat), maka salahsatu indikator capaiannya adalah terbentuknya kondisi dan kemampuan warga negara atau masyarakat untuk patuh hukum (citizen who abides the law), atau bahkan masyarakat yang patuh hukum (law abiding citizen). Dalam situasi tersebut, proses penegakan hukum tidak seyogyanya sepenuhnya atau selamanya dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal, yang salahsatunya berupa tindakan kepolisian represif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (law enforcement process). Sebagaimana disadari, tindakan formal litigatif tersebut banyak bergantung pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum yang melakukannya. Selanjutnya, kalaupun muncul suatu hasil, maka umumnya akan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (lost-lost) atau “menang-kalah” (win-lost)[1].

Memang, tidak terlalu tepat untuk mengatakan yang sebaliknya, bahwa dalam suatu negara kekuasaan atau macht staat tadi, yang cenderung dilakukan adalah proses penegakan hukum formal via litigasi. Dalam kenyataannya, di negara-negara seperti itu, kalaupun dilakukan suatu proses penegakan hukum terhadap suatu perbuatan melanggar hukum, yang sering terjadi adalah suatu formalitas hukum atau bahkan pengenyampingan hukum sama sekali. Adalah kooptasi besar-besaran pada elemen-elemen negara bidang hukum itulah (contoh terjelas adalah terhadap peradilan), sehingga mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya bias dan diskriminatif tetapi justru malah tidak adil[2].

Dalam konteks kehadiran masyarakat yang mau untuk patuh pada hukum ataupun yang telah patuh hukum dalam suatu negara kesatuan tersebut, maka semangat yang muncul dewasa ini adalah juga semangat pengenyampingan untuk tidak mempergunakan proses penegakan hukum via litigasi tersebut. Namun bedanya adalah, dalam konteks ini, pengenyampingan dilakukan guna mencapai suatu situasi “menang-menang” (win-win) antara pihak-pihak terkait, yang diperkirakan juga akan lebih menyembuhkan (healing) terkait para pihak yang terlibat (khususnya korban), serta lebih resolutif (sebagai suatu kata bentukan “re-solusi” yang dapat diartikan sebagai “tercapainya kembali solusi yang sebelumnya tidak lagi diperoleh”). Minimal, pengakhiran konflik atau sengketa bisa dilakukan tanpa ada pihak yang kehilangan muka atau elegant solution[3].

Alternatif terkait pengenyampingan tersebut adalah, bahwa diperkirakan akan lebih tepat apabila dalam kondisi, alasan dan atau perbuatan tertentu, bisa dilakukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolutions (selanjutnya disebut dengan ADR).

Makalah ini untuk selanjutnya menguraikan pertama-tama tentang mekanisme penyelesaian sengketa alternatif itu sendiri sebagai suatu kajian yang telah berkembang, dilanjutkan dengan pembahasan tentang posisinya dalam sistem hukum Indonesia dan potensi pengembangan masa depan. Dalam sub Penutup, akan diajukan sejumlah rekomendasi terkait aplikasinya di Indonesia.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif

Yang pertama-tama perlu ditekankan adalah bahwa istilah “penyelesaian diluar pengadilan” tidak sama dengan istilah ADR, meskipun terdapat kesamaan dimana suatu perkara pelanggaran pidana tidak diajukan ke pengadilan.[4] Apabila ADR merupakan lembaga yang diakui secara hukum sebagai lembaga penyelesai perkara yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui mekanisme mediasi, arbitrase, negosiasi atau rekonsiliasi, tidak demikian halnya dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Untuk yang kedua ini, umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, sekaligus (tidak dalam semua hal) dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan utama dari penggunaan ADR dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Sebelumnya perlu dikemukakan beberapa alasan bagi dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana sebagai berikut[5]:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif

2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP)

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda

4. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium

5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi

6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya

7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat

Sedangkan kelemahan dari penggunaan sistem ini adalah, dapatnya menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi ”komoditi”. Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan. Terakhir, juga tidak semua kalangan setuju bahwa ADR dalam konteks pidana pada dasarnya sederajat atau ekuivalen satu sama lain.

Salahsatu persoalan penting yang menjadi pertanyaan adalah, bagimana hubungan antara ADR dan Restorative Justice (selanjutnya disebut dengan RJ). RJ merupakan salahsatu model ADR dimana lebih ditujukan pada kejahatan terhadap sesama individu/ anggota masyarakat daripada kejahatan terhadap negara. Dalam RJ, pihak-pihak yang terlibat lebih diutamakan untuk menyelesaikan masalahnya bukan semata-mata melalui penyelesaian hukum, tetapi memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat untuk menentukan solusi, membangun rekonsiliasi demikian pula membangun hubungan yang baik antara korban dan pelaku. Hubungan baik ini berguna untuk, salahsatunya, menekan residivisme[6]. Dalam hal ini, korban memainkan peran yang utama dalam proses penyelesaian masalah dan dapat mengajukan tuntutan sebagai kompensasi kepada pelaku[7]. Singkatnya, RJ menekankan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat dimana terdapat tanggungjawab bersama antar para pihak dalam membangun kembali sistem sosial di masyarakat.

Posisi Dalam Sistem Hukum

Pemerintah, khususnya melalui Presiden Megawati Soekarnoputri, menurut Gayus Lumbuun, sesungguhnya telah memperkenalkan ADR dalam sistem hukum pidana, yakni melalui Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. Inpres ini ditujukan kepada beberapa menteri/kepala lembaga pemerintahan, antara lain Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional[8].

Dalam diktum pertama angka 4 Inpres No. 8 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa, “dalam hal pemberian kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyangkut pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya, yang pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masih menurut Gayus Lumbuun, sebagai suatu kebijakan, maka kelemahan dari kebijakan release and discharge (R &D) ini terlihat dari kurang kuatnya landasan hukum pelaksanaan R & D itu sendiri. Seharusnya, kebijakan R & D dituangkan dalam undang-undang dan diatur secara komprehensif menjadi suatu bentuk alternatif penyelesaian perkara-perkara non-pidana. Betapapun demikian, secara substantif, konsep R & D merupakan langkah maju dalam sistem hukum pidana yang mengarah kepada alternative dispute resolution system.

Terkait dengan kepolisian, sebagai elemen awal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka dapat disebutkan bahwa dalam Naskah Akademis mengenai Court Dispute Resolution dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2003, dalam salahsatu kesimpulan terakhirnya antara lain disebutkan bahwa mediasi, sebagai salahsatu bentuk ADR, seyogyanya bersifat wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun pidana. Itulah yang menjadikan penanganan masalah secara alternatif ini relevan untuk dikaitkan dengan proses penegakan hukum Polri, khususnya menyangkut perkara pidana yang ringan.

Hal ini penting untuk ditekankan mengingat konstruksi hukum pidana Indonesia sebenarnya tidak mengenal model penyelesaian perkara pidana melalui ADR. Sebagaimana dapat terlihat, dalam hal perkara perselisihan yang termasuk bidang hukum non-hukum pidana sekalipun, model ADR ditempatkan sebagai alternatif terakhir.

Selanjutnya, di tingkat peradilan, ADR tidak terlepas dari pasal 130 HIR/154 Rbg yang memberi dasar hukum adanya Court Annexed Mediation (lembaga mediasi di pengadilan). Karena pasal 130 HIR/154 Rbg kurang jelas baik prosedur, tahapan dan acaranya, maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 September 2003 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma yang terdiri dari 18 pasal itu antara lain berdasarkan pertimbangan bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)[9]. Maka, hakim dalam hal ini berperan aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam waktu 22 hari.

Di Mahkamah Agung dewasa ini, telah sejak beberapa lama dibentuk Pusat Mediasi Nasional yang berfungsi untuk menyebarluaskan kemampuan (skill) khususnya bagi para hakim dalam rangka melakukan mediasi antar para pihak dalam kasus yang memungkinkan hal itu terjadi. Selanjutnya, dorongan melakukan mediasi terkait penyelesaian kasus juga dilakukan oleh berbagai pihak di berbagai tingkatan kewilayahan. Salahsatunya adalah yang hingga kini ditumbuhkembangkan LP3S melalui program Balai Mediasi Desa di Nusa Tenggara Barat[10].

Secara yuridis pula, menurut Artidjo Alkostar, ADR diluar pengadilan telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, antara lain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang memfokuskan diri pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU No. 18 Tahun 1999 jo UU No.m 29 Tahun 2000 jo PP No. 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula terdapat ADR-ADR yang lain, seperti menyangkut masalah hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.

Di pihak lain, terdapat pula rencana Pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Rencana ini telah tertunda sekian lama, yang salahsatu penyebabnya adalah adanya debat tak berkesudahan antara ahli hukum yang berperspektif legal-konvensional dan yang berperspektif legal-sosiologis. Khususnya diantara mereka yang berperspektif legal sosiologis, telah cukup lama terpengaruh oleh model berpikir liberal dalam rangka proses peradilan pidana, yang kemudian banyak dikenal dengan due process liberal model.

Adapun beberapa prinsip utama dari model berpikir ini sebagai berikut [11]:

1. Titik berat adalah pada kualitas kasus, bukan kuantitasnya. Sumber daya perlu dikerahkan guna mengungkap kasus secara tuntas dan, olehkarenanya, tidak perlu mengejar jumlah

2. Amat memelihara hak-hak individual dan juga memperhatikan situasi individual tersangka. Selanjutnya, model ini juga menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak korban.

3. Jika hukum dianggap memperburuk situasi tersangka serta korban, demikian pula diprediksikan tidak akan memperbaiki hubungan dengan korban, maka sebaiknya tidak atau jangan dipergunakan

Potensi Pengembangan

Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa kasus-kasus hukum yang memiliki preferensi untuk diselesaikan melalui ADR adalah sebagai berikut:

Pertama, kasus-kasus yang pelaku (atau tersangka pelaku) tidak melibatkan negara. Atau, dapat pula diprioritaskan untuk tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Disamping itu, ADR juga dapat diperluas mencakup tindak pidana yang korbannya adalah masyarakat atau warga negara sehingga mereka sendiri yang mengungkapkan tingkat kerugian yang dialaminya.

Kedua, tindakan pidana yang walaupun melibatkan negara (sebagai tersangka pelaku), tetapi memerlukan penyelesaian mengingat berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, untuk tindak pidana di bidang ekonomi dimana negara mengharapkan adanya pengembalian dana negara dalam kasus-kasus korupsi[12].

Dalam kaitan itu, maka tak terhindarkan apabila pemanfaatan ADR dalam perspektif ini lebih dirasakan pentingnya untuk dikembangkan oleh kepolisian ketimbang kejaksaan ataupun pengadilan, mengingat peran kepolisian sebagai gerbang awal dari sistem peradilan pidana. Dapat diperkirakan bahwa suatu kasus yang telah dimulai secara ADR, katakanlah demikian, akan lebih mungkin untuk diteruskan dan berakhir dengan cara ADR pula ketimbang ADR dimunculkan di tengah (ketika perkara ditangani kejaksaan) atau diakhir proses peradilan pidana (maksudnya diputus oleh pengadilan).

Dalam konteks kepolisian tersebut, maka isyunya adalah sebagai berikut: Terkait sistem peradilan pidana Indonesia, maka pada dasarnya proses yang harus dilalui dan berkas yang perlu dilengkapi terkait perkara besar atau kecil, sebenarnya sama saja. Dalam kaitan itu, perkara kecil seyogyanya diselesaikan dengan cara lain guna menghindari tumpukan perkara (congestion). Adapun yang dimaksud dengan perkara kecil atau ringan mencakup sebagai berikut:

- Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP

- Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Kejahatan ringan (lichte musjdriven) sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut:

- Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan

- Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia

- Pasal 364 tentang pencurian ringan

- Pasal 373 tentang penggelapan ringan

- Pasal 379 tentang penipuan ringan

- Pasal 482 tentang penadahan ringan

- Pasal 315 tentang penghinaan ringan

Kembali pada perkara kecil atau ringan tersebut, maka masyarakat (khususnya tingkat lokal) sebenarnya memiliki kapasitas tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan perilaku seseorang atau beberapa orang warganya yang dianggap menyimpang atau melanggar pidana. Kapasitas itulah yang kita kenal dengan sebutan ”peradilan adat” atau village justice (dorpsrechtspraak) yang pada dasarnya merupakan upaya penduduk secara sukarela untuk menyelesaikan permasalahannya kepada suatu badan yang diketuai oleh kepala desa, tetua atau badan lain yang diakui dalam masyarakat. Setiap masyarakat, diyakini bahkan oleh ahli seperti teer Haar (1948) sebagai dimiliki oleh setiap masyarakat lokal dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang mereka hadapi[13]. Sayangnya, kapital sosial ini telah sejak beberapa lama tertinggal atau bahkan dilupakan pengembangannya. Salahsatu yang tertinggal adalah lembaga sosial Pecalang di Bali[14].

Kebijakan untuk tidak lekas-lekas membawa kasus yang kecil ke jalur penyidikan, juga selaras dengan model kegiatan kepolisian ”perpolisian komunitas” (terjemahan bebas dari community policing) yang dalam konteks Polri dikembangkan dengan dua elemen minimal (dari berbagai elemen yang secara teoritik dianjurkan oleh community policing) saja yakni kemitraan (partnership) dan pemecahan masalah (problem solving). Hal itu tercermin dalam Surat Keputusan Kapolri no 737/X/2005[15]. Dengan kata lain, justru dewasa ini hendak dipacu inisiatif maupun kemampuan masyarakat yang dibantu kepolisian setempat guna mengupayakan terjadinya pemecahan masalah terkait kasus-kasus lokal dan bersifat ringan.

Selain diskresi (sebagai suatu pengenyampingan hukum atas masalah hukum) maupun ADR (penggunaan cara lain atas masalah hukum), maka sebenarnya masih terdapat satu lagi mekanisme bernuansa ADR dalam kepolisian. Mekanisme itu sering disebut dengan diversi (atau pembelokan non-penal oleh) polisi atau police diversion[16]. Seperti juga dikresi dan ADR, maka diversi polisi juga sebenarnya telah sering dilakukan namun kerap tidak disadari oleh kepolisian sendiri. Adapun jenis-jenisnya mencakup mulai dari pengabaian pidana atau pelanggaran yang telah terjadi (offence ignored), pemberian peringatan secara informal (informal warning), pemberian peringatan formal (formal warning), pemberitahuan bersifat pembatasan (infringement notice) hingga perintah kepolisian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (public address)

Penutup

Telah diperlihatkan berbagai penjelasan maupun perkembangan situasi terkait ADR sebagai suatu mekanisme terobosan dalam hukum dan perkembangannya di Indonesia. Hampir semuanya menjanjikan masa depan yang cerah guna mengatasi problem hukum itu sendiri, terutama dari sisi proses yang belum bisa menjanjikan kecepatan putusan, akurasi penanganan serta biaya yang murah sekaligus.

Ke depan, diharapkan akan ada lebih banyak lagi terobosan yang dilakukan para pimpinan lembaga-lembaga hukum guna memungkinkan hidupnya ADR. ADR tentu saja tidak seyogyanya dilihat sebagai kompetitor, tetapi justru penyaring atau filter agar kasus yang benar-benar kompleks-lah yang kemudian ditangani para profesional di bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan peradilan.

===

Daftar Pustaka

Alkostar, A., “Alternative Dispute Resolution Sebagai Salahsatu Bentuk Mekanisme

Pemecahan dan Penanganan Masalah dalam Proses Penegakan Hukum Polri”, makalah, Jakarta, 2007

Kapolri, Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Tugas Polri, Surat Keputusan, November 2005

LP3ES, Program Penguatan Balai Mediasi Desa, naskah proposal, Jakarta, 2005

Lumbuun, T.G.., ”Alternative Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan

Pidana”, makalah, Jakarta, 2007

Meliala, A., ”Adakah Model-Model Resolusi Konflik”, artikel, Koran Tempo, 2001

Meliala, A. et. al, Restorative Justice: Sistem Pembinaan Narapidana untuk Pencegahan

Residivisme, laporan, AusAID & Departemen Kriminologi FISIP UI, 2004

Meliala, A., ”Dampak Proses ADR dalam Penegakan Hukum Polri”, makalah, Jakarta,

2007

Mudzakkir, “Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam

Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, makalah, Jakarta, 2007

Nordholt, H.S., Bali: an open fortress, draft buku, KITLV-Leiden

Soedarsono, T., “Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses Alternative Dispute

Resolutions Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi Community

Policing dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri”, makalah,

Jakarta, 2006

teer Haar, B., Adat Law in Indonesia, New York: Institute of Pacific Relations, 1948

Santosa, M.A & Wiwiek A., ”Alternative Dispute Resolution (Negosiasi & Mediasi)”,

naskah presentasi, Jakarta, tanpa tahun

Bahan Internet

Suffolk University, College of Arts & Sciences, Center for Restorative Justice, Wikipedia

=================================

Adrianus Meliala, Drs. MSi. MSc. Ph.D Prof.

Kriminolog FISIP Universitas Indonesia

Email : adrianus@ui.edu

[1] Pikiran ini berasal dari buah pikir Irjen Pol. DR. Teguh Soedarsono, Kadiv Binkum Polri, dalam presentasi mengenai ”Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses Alternative Dispute Resolutions Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi Community Policing dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri”, Jakarta, Mabes Polri, Desember 2006

[2] Adrianus Meliala, Adakah Model-Model Resolusi Konflik, artikel, Koran Tempo, 10 April 2001

[3] Mas Achmad Santosa & Wiwiek Awiati, Alternative Dispute Resolution (Negosiasi & Mediasi), naskah presentasi, ICEL, Jakarta, tanpa tahun

[4] Mudzakkir, “Alternative Dispute Resolution (ADR) : Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007

[5] Mudzakkir, “Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007

[6] Adrianus Meliala, Mamiek Sri Supatmi, Santi Kusumaningrum, Kisnu Widagso dan Fikri Somyadewi, Restorative Justice: Sistem Pembinaan Narapidana untuk Pencegahan Residivisme, laporan, AusAID & Departemen Kriminologi FISIP UI, 2004

[7] Kutipan bebas dari materi yang terdapat dalam Suffolk University, College of Arts & Sciences, Center for Restorative Justice, Wikipedia

[8] T. Gayus Lumbuun, Alternative Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana, makalah workshop, 18 Januari 2007

[9] Artidjo Alkostar, “Alternative Dispute Resolution Sebagai Salahsatu Bentuk Mekanisme Pemecahan dan Penanganan Masalah dalam Proses Penegakan Hukum Polri”, makalah seminar, Jakarta, 28 Februari 2007

[10] LP3ES, Program Penguatan Balai Mediasi Desa, naskah proposal yang dibuat dalam rangka pencarian pendanaan, Jakarta, 2005

[11] Adrianus Meliala, Dampak Proses ADR Dalam Penegakan Hukum Polri, makalah seminar, Jakarta, 28 Februari 2007

[12] T. Gayus Lumbuun, Alternative Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana, makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007

[13] Lihat studi B teer Haar, Adat Law in Indonesia, New York: Institute of Pacific Relations, 1948, hal 2

[14] Pecalang dikaji secara khusus dalam draft buku karya Henk Schulte Nordholt, Bali: an open fortress, KITLV-Leiden, belum diterbitkan

[15] Surat Keputusan Kapolri tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat Keputusan ini kemudian telah melahirkan 3 Surat Keputusan terkait dengan implementasi model perpolisian tersebut

[16] Adrianus Meliala, Dampak Proses ADR dalam Penegakan Hukum Polri, makalah seminar, Jakarta, 28 Februari 2007

Contoh Gugatan PHK

2011-10-28T19:22:00.001+07:00

Hal : Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial

Pada Pengadilan Negeri Semarang

S E M A R A N G

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : MUHAMMAD TAUFIQ, SH, MH, RIDUAN SIHOMBING., SH., KELIK PRAMUDYA,SH., Advokat dan Konsultan hukum berkantor di MT&P Law Firm, beralamat di Jl. Songgorunggi No. 17 A, Laweyan Surakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2011.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami :

Nama : XXXXXXXXXXX

Tempat, tgl lahir : ----------------------

Pekerjaan : ----------------------------

Alamat :---------------------------------------------

Selanjutnya mohon disebut sebagai................................................PENGGUGAT

Dengan ini kami mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap :

PT. BANK YYYYYYYYY, beralamat di Jl. ---------------------- Semarang,

Selanjutnya mohon disebut sebagai.............................................. TERGUGAT

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan kami adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat dengan masa kerja 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan mulai April 2006 sampai dengan September 2010.

Bahwa adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan perbankan, antara lain : teller, sekretaris direksi dan marketing.

Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hak-hak yang diterima oleh Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulan secara terus menerus yang yang dibayarkan secara langsung oleh Tergugat dengan pembayaran upah terakhir pada bulan Agustus 2010 yaitu sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Tergugat berada di bawah pengawasan Tergugat sebagai berikut :

a. Pada bulan April Tahun 2006 sampai dengan September 2006, di bawah pengawasan Tergugat pada kantor cabang Tergugat di Batang dengan jabatan Teller.

b. Pada bulan September 2006 sampai dengan April 2008, di bawah pengawasan Tergugat pada Kantor cabang Tergugat di Boja dengan jabatan Teller.

c. Pada bulan April 2008 sampai dengan Januari 2010, di bawah pengawasan Tergugat pada kantor cabang Tergugat di Pasar Johar, dengan jabatan Teller.

d. Pada bulan Januari 2010 sampai dengan Mei 2010, di bawah pengawasan Tergugat pada kantor pusat Tergugat, dengan jabatan Sekretaris Direksi.

e. Pada bulan Mei 2010 sampai dengan September 2010, di bawah pengawasan Tergugat pada kantor cabang Tergugat di Semarang, dengan jabatan Marketing.

di mana dalam pergantian tempat kerja Penggugat tersebut, masa kerja Penggugat tidak pernah terputus, akan tetapi berlanjut secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan lamanya masa kerja Penggugat yaitu empat tahun dan empat bulan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus, maka seharusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (menetap) sebagaimana diatur pada Pasal 60 – 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan bagian dari pekerjaan pokok dalam perusahaan perbankan, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, demi hukum status hubungan kerja antara pekerja (Penggugat) dan penyedia jasa pekerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja (Penggugat) dengan perusahaan pemberi pekerjaan (Tergugat / PT. Bank YYYYY), sehingga bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pihak perusahaan pemberi pekerjaan (Tergugat / PT. Bank YYYYYYh ) harus tunduk dan wajib melaksanakan Pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa akan tetapi Tergugat menyatakan Penggugat bekerja/ dipekerjaan pada Tergugat melalui perusahaan penyedia jasa pekerja (outsourching) dengan mengabaikan begitu saja ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam ketenagakerjaan khususnya tentang syarat-syarat perjanjian kerja (Pasal 60 - 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) dan tentang pekerjaan yang boleh dikerjankan oleh pekerja dari perushaan penyedia jasa pekerja (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menyatakan Tergugat sebagai pekerja outsourching dengan masa kerja empat tahun dan empat bulan adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang menetapkan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan Penggugat sebagai pekerja menetap berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Bahwa pada bulan September 2010 Tergugat secara sepihak telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak masuk akal dan diskriminatif karena status Penggugat sudah menikah.

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat secara sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal dan diskriminatif tersebut maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pemutusan hubungan kerja yangn bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 - 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat tanpa minta izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara bipartit, namun tidak menghasilkan kesepakatan karena Tergugat tidak memberikan jawaban.

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal membuat persetujuan bersama, maka Penggugat menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kota Semarang, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang mengeluarkan Surat Nomor : 567/1177/2011 perihal anjuran tanggal 9 Maret 2011 yang menganjurkan :

a. Agar Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Bank YYYYYY dengan Sdri. XXXXX, PT. Bank YYYYYY memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pengganti hak kepada sdri. XXXXXXX sebagai berikut :

Uang Pesangon : 2 x 5 x Rp 2.300.000,- = Rp 23.000.000,-

Uang Penghargaan masa kerja : 2 x Rp 2.300.000,- = Rp 4.600.000,-

Penggantian hak perumahan/pengobatan 15 % = Rp 4.140.000,-

Jumlah = Rp 31.740.000,-

(tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

ditambah dengan upah selama proses penyelesaian.

b. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban atas anjuran selambat-lambatnya dalam jangka waktu sepuluh hari setelah diterimanya anjuran ini.

Bahwa terhadap Surat Mediator hubungan industrial Nomor : 567/1177/2011 perihal Anjuran tanggal 9 Maret 2011, Penggugat melalui kuasanya dengan surat Nomor 043/T/LF.MT&P/III/2011 perihal Tanggapan Atas Anjuran tanggal 16 Maret 2011 menyatakan menerima isi anjuran tersebut. Namun, Tergugat melalui kuasanya dengan surat No : 30/KLF/III/2011/Ska perihal Tanggapan Atas Anjuran Tanggal 18 Maret 2011 menyatalan menolak anjuran tersebut.

Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu Upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang guna memberikan kepastian hukum pada Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat, melainkan karena penolakan Tergugat untuk mempekerjakan / memberi pekerjaan kepada Penggugat dengan alsan yang tidak masuk akal dan diskriminatif, di mana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tnetang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon : 2 x 5 x Rp 2.300.000,- = Rp 23.000.000,-

Uang Penghargaan masa kerja : 2 x Rp 2.300.000,- = Rp 4.600.000,-

Penggantian hak perumahan/pengobatan 15 % = Rp 4.140.000,-

Jumlah = Rp 31.740.000,-

(tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini terhitung sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan April 2011 sebesar Rp 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut :

- 8 x Rp 2.300.000,- = Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah )

Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini denga baik, seketika dan sempurna.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara dan Penggugat dan Tergugat adalah pekerja menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan denga aturan hukum yang berlaku;

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tnetang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon : 2 x 5 x Rp 2.300.000,- = Rp 23.000.000,-

- Uang Penghargaan masa kerja : 2 x Rp 2.300.000,- = Rp 4.600.000,-

- Penggantian hak perumahan/pengobatan 15 % = Rp 4.140.000,-

Jumlah = Rp 31.740.000,-

(tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan September 2010 sampai dengan April 2011 sebesar Rp 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut :

- 8 x Rp 2.300.000,- = Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah )

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini denga baik, seketika dan sempurna;

Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Surakarta, 18 April 2011

Hormat kami

Kuasa Hukum Penggugat

MUHAMMAD TAUFIQ, SH, MH

RIDUAN SIHOMBING, SH

KELIK PRAMUDYA, SH

TUGAS DAN WEWENANG BPSK

2011-10-14T21:41:00.000+07:00

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 350/MPP/Kep/12/2001

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 105);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha dalah setiap orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

7. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegitan menangani perlindungan konsumen.

8. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

9. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

10. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

11. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.

12. Majelis adalah forum yang dibentuk oleh BPSK untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.

13. Panitera adalah petugas yang membantu Majelis.

14. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai

tugas dan wewenang :

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m. menjatuhjan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Pasal 4

(1). Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

(2). Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.

Pasal 5

(1). Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai Konsiliator.

(2). Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator.

(3). Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai Arbiter.

Pasal 6

(1). Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

(2). Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK.

Pasal 7

(1). Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK.

(2). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

Konsultasi perlindungan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

a. konsultasi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen untuk menuntut ganti rugi sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang merugikan konsumen;

b. konsultasi tentang upaya untuk memperoleh pembelaan dalam penyelesaian sengketa konsumen;

c. konsultasi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;

d. konsultasi tentang bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa konsumen di BPSK;

e. konsultasi tentang pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;

f. hal-hal lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

Pasal 9

(1). Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh BPSK dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen.

(2). Hasil pengawasan pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, diberitahukan secara tertulis kepada pelaku usaha sebagai peringatan.

(3). Peringkatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.

(4). Bilamana pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Konsumen untuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :

a. penelitian dan pemeriksaan trhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti lain yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha;

b. pemeriksaan terhadap konsumen, pelaku usaha, saksi dan saksi ahli atau terhadap orang lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 11

Penelitian, penilaian dan penyelidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dimaksudkan untuk mengetahui adanya pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen.

Pasal 12

(1). Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

(2). Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. pengembalian uang;

b. penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau

c. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Pasal 13

(1). Pemberitahuan putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke alamat pelaku usaha dengan bukti penerimaan atau bunti pengiriman, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ditetapkan.

(2). Pelaku usaha dianggap telah menerima pemberitahuan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhitung sejak hari dan tanggal pelaku usa menandatangani penerimaan surat pemberitahuan putusan.

Pasal 14

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 15

(1). Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK.

(2). Permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya.

(3). Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diakujan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila konsumen :

a. meninggal dunia;

b. sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku; atau

d. orang asing (Warga Negara Asing).

(4). Permohonan penyelesian sengketa konsumen yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diterima oleh Sekretariat BPSK diberikan bukti tanda terima kepada pemohon.

(5). Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan secara tidak tertulis harus dicatat oleh Sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan untuk itu dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima.

(6). Berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh Sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.

Pasal 16

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar

dan lengkap mengenai:

a. nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;

b. nama dan alamat lengkap pelaku usaha;

c. barang atau jasa yang diadukan;

d. bukti perolehan (bon, faktur, wkitansi dan dokumen bukti lain);

e. keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;

f. saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;

g. foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Pasal 17

Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila :

a. permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan

b. permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

BAB IV

MAJELIS DAN PANITERA

Pasal 18

(1). Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPSK dan dibantu oleh Panitera.

(2). Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jumlah anggotanya harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha yang salah satu anggotanya wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum.

(3). Ketua Majelis ditetapkan dari unsur pemerintah.

Pasal 19

(1). Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berasal dari anggota Sekretariat yang ditunjuk dengan surat penetapan Ketua BPSK.

(2). Tugas Panitera meliputi :

a. mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen;

b. menyimpan berkas laporan;

c. menjaga barang bukti;

d. membantu Majelis menyusun putusan;

e. membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku usaha;

f. membuat berita acara persidangan;

g. membantu Majelis dalam tugas-tugas penyelesaian sengketa konsumen.

Pasal 20

(1). Ketua Majelis atau Anggota Majelis atau Panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang bersengketa atau kuasanya.

(2). Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik atas permintaan atau tanpa permintaan Ketua Majelis atau Anggota Majelis atau pihak yang bersengketa.

BAB V

ALAT BUKTI

Pasal 21

Alat bukti dalam penyelesaian sengketa konsumen berupa :

a. barang dan/atau jasa;

b. keterangan para pihak yang bersengketa;

c. keterangan saksi dan/atau saksi ahli;

d. surat dan/atau dokumen;

e. bukti-bukti lain yang mendukung.

Pasal 22

Pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VI

SAKSI

Pasal 23

(1). Dalam setiap proses penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase, saksi dapat dihadirkan oleh Majelis dan/atau atas saran atau permintaan para pihak yang bersengketa.

(2). Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari saksi dan saksi ahli.

(3). Sebelum dimintai keterangan, majelis menanyakan kepada saksi mengenai identitas diri, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para pihak yang bersengketa.

Pasal 24

(1). Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa atau karena jabatannya, majelis dapat memerintahkan seorang saksi ahli untuk didengar kesaksiannya dalam persidangan.

(2). Apabila saksi ahli tidak dapat datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, Majelis dapat meminta kepada penyidik umum untuk menghadirkan saksi ahli tersebut ke persidangan.

(3). Dalam hal saksi ahli tidak dapat datang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kesaksiannya wajib disampaikan secara tertulis kepada Majelis.

Pasal 25

(1). Apabila konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa atau saksi tidak mampu menggunakan bahsa Indonesia Majelis dapat menunjuk seorang ahli alih bahasa.

(2). Dalam hal konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa atau saksi bisu dan/atau tuli dan/atau tidak dapat menulis, Majelis wajib mengangkat seorang yang mampu berkomunikasi sebagai juru bicara.

BAB VII

TATA CARA PERSIDANGAN

Pasal 26

(1). Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2). Dalam surat panggilan tersebut dalam ayat (1) dicantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku uaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama.

(3). Persidangan 1 (pertama) dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke- 7 (ketujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPKS.

Pasal 27

(1). Majelis bersidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

(2). Dalam persidangan Majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan.

Bagian Pertama

Persidangan Dengan Cara Konsiliasi

Pasal 28

Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan Konsiliasi, mempunyai tugas :

a. memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

b. memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;

c. menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

d. menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundangundangan di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 29

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi adalah :

a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa lepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;

b. Majelis bertindak pasif sebagai Konsiliator;

c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan.

Bagian Kedua

Persidangan Dengan Cara Mediasi

Pasal 30

Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Mediasi, mempunyai tugas :

a. memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

b. memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;

c. menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

d. secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

e. secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan praturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 31

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi adalah :

a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa lepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;

b. Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;

c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan.

Bagian Ketiga

Persidangan Dengan Cara Arbitrase

Pasal 32

(1). Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis.

(2). Arbitor yang dipilih oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur Pemerintah sebagai Ketua Majelis.

Pasal 33

(1). Ketua Majelis di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk lepada konsumen dan pelaku usaha, mengenai upaya upaya hukum yang digunakan oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.

(2). Dengan izin Ketua Majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.

Pasal 34

(1). Pada hari persidangan I (pertama) Ketua Majelis wajibmendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan bilamana tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha.

(2). Ketua Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan.

Pasal 35

(1). Pada persidangan I (pertama) sebelum pelaku usaha memberikan jawabannya konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataan.

(2). Dalam hal gugatan dicabut oleh konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dalam persidangan pertama Majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan dicabut.

(3). Apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsumen terjadi perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, Majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.

Pasal 36

(1). Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan.

(2). Persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK.

(3). Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.

BAB VIII

PUTUSAN

Pasal 37

(1). Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi atau Mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan.

(2). Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dengan Keputusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.

(3). Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memuat sanksi administratif.

(4). Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.

(5). Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat memuat sanksi administratif.

Pasal 38

Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.

Pasal 39

(1). Putusan Majelis didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat mencapai mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.

(2). Putusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai putusan BPSK.

Pasal 40

(1). Putusan BPSK dapat berupa :

a. perdamaian;

b. gugatan ditolak; atau

c. gugatan dikabulkan.

(2). Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.

(3). Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan :

a. ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan atau

b. sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 41

(1). Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan.

(2). Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK.

(3). Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.

(4). Pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan BPSK, wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK.

(5). Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) setelah batas waktu dalam ayat (4) dilampaui, maka dianggap menerima putusan dan wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui.

(6). Apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka BPSK menyurahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1). Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2). Terhadap putusan BPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

(1). Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK.

(2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB X

PENUTUP

Pasal 44

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

RINI M.S. SOEWANDI

SURAT KEPADA “BULAN”

2011-10-09T19:13:00.004+07:00

Untuk Bulan Sabit nan Purnama

Dengan sangat penuh harap aku mengkhawatirkanmu,

Terlebih bila kau kenang akan masa lalu,

Sudah kan diri berterus terang

Hidup ini bukanlah hanya untuk seseorang

Tetapi bulan kan terang benderang di sisi bintang

Tetap baik-baiklah di atas hingga malam

Biarpun aku tak ada harapan

Untuk bulan di kota sana

Janganlah malam kau buat merana

Sudah sudahlah

Segeralah bangun dari mimpi buruk

Karena jodoh untukmu sudah datang

Dan percayalah bahwa masa depan itu tetap suci

Biarpun masa lalu tlah dibenci

Bulan di sana sama dengan yang di sini

Tersebab oleh dua hati

Yang satu datang dan yang satu pergi

Tersenyumlah keduanya di Bulan Juni.

*moon