Skip to main content

BADMINTON


Badminton is a racquet sport played by either two opposing players (singles) or two opposing pairs (doubles), who take positions on opposite halves of a rectangular court that is divided by a net. Players score points by striking a shuttlecock (also known as a shuttle, bird, or birdy) with their racquet so that it passes over the net and lands in their opponents' half of the court. Each side may only strike the shuttlecock once before it passes over the net. A rally ends once the shuttlecock has struck the floor.

The shuttlecock (or shuttle) is a feathered projectile whose unique aerodynamic properties cause it to fly differently from the balls used in most racquet sports; in particular, the feathers create much higher drag, causing the shuttlecock to decelerate more rapidly than a ball. Shuttlecocks have a much higher top speed, when compared to other racquet sports. Because shuttlecock flight is affected by wind, competitive badminton is played indoors. Badminton is also played outdoors as a casual recreational activity, often as a garden or beach game.

Since 1992, badminton has been an Olympic sport with five events: men's and women's singles, men's and women's doubles, and mixed doubles, in which each pair consists of a man and a woman. At high levels of play, the sport demands excellent fitness: players require aerobic stamina, agility, strength, speed and precision. It is also a technical sport, requiring good motor coordination and the development of sophisticated racquet movements.

History and development

The beginnings of Badminton can be traced to mid-18th century British India, where it was created by British military officers stationed there.[2] Early photographs show Englishmen adding a net to the traditional English game of battledore and shuttlecock. Being particularly popular in the British garrison town Poona (now Pune), the game also came to be known as Poona.[2][3] Initially, balls of wool referred as ball badminton were preferred by the upper classes in windy or wet conditions, but ultimately the shuttlecock stuck. This game was taken by retired officers back to England where it developed and rules were set out.

As early as 1860, Isaac Spratt, a London toy dealer, published a booklet, Badminton Battledore - a new game, but unfortunately no copy has survived.[4]

The new sport was definitively launched in 1873 at the Badminton House, Gloucestershire, owned by the Duke of Beaufort. During that time, the game was referred to as "The Game of Badminton," and the game's official name became Badminton.[5]

Until 1887, the sport was played in England under the rules that prevailed in British India. The Bath Badminton Club standardized the rules and made the game applicable to English ideas. The basic regulations were drawn up in 1887.[5] In 1893, the Badminton Association of England published the first set of rules according to these regulations, similar to today's rules, and officially launched badminton in a house called "Dunbar" at 6 Waverley Grove, Portsmouth, England on September 13 of that year.[6] They also started the All England Open Badminton Championships, the first badminton competition in the world, in 1899.

The International Badminton Federation (IBF) (now known as Badminton World Federation) was established in 1934 with Canada, Denmark, England, France, the Netherlands, Ireland, New Zealand, Scotland, and Wales as its founding members. India joined as an affiliate in 1936. The BWF now governs international badminton and develops the sport globally.

While set out in England, competitive men's badminton in Europe has traditionally been dominated by Denmark. Indonesia, South Korea, China and Malaysia are among the nations that have consistently produced world-class players in the past few decades and dominated competitions on the international level, with China being the most dominant in recent years.

Taken From http://en.wikipedia.org/wiki/Badminton

Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…