Skip to main content

WANITA PERKOSA PRIA

Dunia ini memang benar-benar terbalik atau perkembangan global yang membuat wanita tak mau kalah dengan pria. Di Rusia ada seorang wanita yang perbuatannya benar-benar mengejutkan kepolisian. Wanita berusia 32 tahun yang bernama Valeria K itu telah membius dan memperkosa 10 (sepuluh) pria, dan atas perbuatannya ia harus menjalani proses persidangan. Kepolisian sangat terkejut saat mengetahui bahwa Valeria merupakan pemerkosa misterius yang selama ini mereka cari. Polisi tak menyangka wanita berpenampilan menarik itu telah memperkosa 10 pria lokal.
Sebagaimana diberitakan media lokal (life.ru) dan dilansir news.com.au, dalam melakukan aksinya, Valeria berkenalan dengan pria-pria itu dan mengundang mereka untuk datang ke rumahnya. Valeria dijuluki sebagai janda hitam (black widow) karena kesukaannya pada laba-laba. Begitu korban tiba di rumahnya, Valeria akan memberikan minuman yang telah dicampur dengan cairan clonidine. Akibatnya, korban pun akan tertidur selama hampir 24 jam dan saat itulah ia memperkosa para korbannya. Semua korban Valeria akan terbangun saat telah berada di rumah sakit. Selain mengalami keracunan clonidine dan trauma penis, yang bisa mereka ingat hanyalah seorang wanita berambut cokelat yang memberi mereka minuman. ( Solopos, edisi Selasa, 23 Juni 2009 )
Beda ya kalo di Indonesia, ya jelaslah kan Indonesia masih normal-normal aja. Tapi saya lihat masih begitu banyaknya kasus pemerkosaan di Indonesia, bahkan disertai dengan kekerasan, ya iyalahkan mereka dipaksa, kalo nggak dipaksa bukan pemerkosaan namanya, kan salah satu unsur pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP harus ada unsur paksaan. Tapi yang jelas korban pemerkosaan tentu akan mengalami depresi yang sangat berat, karena ini menyangkut masa depan seseorang baik itu korbanya wanita atau pria seperti kasus di Rusia tersebut.


Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…