Skip to main content

SESAT YANG TAK BERUJUNG

Ditundanya persidangan Lanjar Sriyanto pada tanggal 18 Februari 2010 kemarin tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Pertanyaan tentu ditujukan kepada Penuntut umum yang sudah dua kali ini membuat pengunjung kecewa. Persidangan kemarin ditunda karena Terdakwa Lanjar Sriyanto keberatan jika harus menjalani persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya. Sidang rencananya digelar pukul 09.00, tetapi sampai Pukul 12.00 Penuntut Umum tidak menampakkan batang hidungnya. Sedangkan penasihat hukum tak bisa menunggu lama-lama. Seminggu sebelumnya sidang juga ditunda dengan alasan Penuntut Umum belum siap dengan tuntutannya. Padahal pada tanggal 28 Januari 2010 Penuntut umum sendiri yang meminta waktu selama dua minggu untuk mempersiapkan tuntutan karena adanya saksi yang di luar BAP. Sekarang kita lihat saja sudah hampir satu bulan sidang ditunda. Perlu kita tanyakan di mana profesionalisme para penegak hukum kita ? Tentang hal ini biarlah publik yang menilai. Apapun alasan Jaksa yang jelas ini menunjukkan bahwa mereka tidak konsisten. Jika mereka menjunjung tinggi profesional, sesibuk dan sesulit apapun waktu dua minggu adalah waktu yang cukup. Ketidakprofesionalan ini menunjukkan fungsi pengayoman terhadap masyarakat tak ada dalam kasus ini.

Terdakwa tentu berharap persidangan yang disebut-sebut sebagai “Peradilan Sesat” ini segera berakhir. Ia berharap dan yakin bahwa dirinya nanti akan bebas. Namun semua itu tentunya masih menunggu Putusan dari Majelis Hakim. Sudah berbulan-bulan lamanya terdakwa menjalani serangkaian pemeriksaan dan persidangan, lantas bagaimana ujung kisah ini. Banyak yang mengatakan ia seperti peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga, sudah kehilangan istri tercinta masih dipenjara. Semoga saja apa yang terungkap dalam persidangan khususnya dari keterangan saksi dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan yang terpenting semoga dalam sidang besok tanggal 25 Februari 2010 Penuntut Umum tidak menunda-nunda lagi yang menjadikan kasus ini sebagai “Sesat yang Tak Berujung”

Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…