Skip to main content

MENGEMBALIKAN SOLO “BERSERI”


Kebersihan merupakan salah satu hal yang pasti didambakan bagi setiap orang. Dengan kebersihan akan tercipta kenyamanan. Bahkan kebersihan itu sebagian dari iman, hal ini jelas bahwa agama mengajarkan kita untuk senantiasa berperilaku bersih baik dalam diri maupun lingkungan kita. Penampilan orang yang bersih mencerminkan kepribadian orang itu sendiri, dan kebersihan suatu kota mencerminkan perilaku warganya.


Menyinggung tentang kebersihan kota, itulah hal yang harus diperhatikan secara serius. Kota yang bersih tentu menjadi daya tarik tersendiri. Dulu kebersihan kota ini selalu diperhatikan, pemerintah akan memberikan penghargaan Adipura untuk kota yang bersih, kota Solo atau Surakarta ialah salah satunya. Mewujudkan kota Solo yang bersih dan Nyaman adalah wajib mengingat semboyan Solo “Berseri” yang artinya Bersih Sehat Rapi Indah. Ini menunjukkan bahwa pendahulu kita senantiasa mengutamakan kebersihan sebagai cermin budaya Solo.


Lalu, apa yang menjadi masalah kebersihan dari kota Solo. Saya memang bukan warga Solo, tetapi sebagai orang yang berkecimpung di Solo saya merasa ikut memiliki Solo. Setelah saya amati ternyata memang banyak yang harus diperhatikan dan segera diambil tindakan oleh Pemerintah Kota agar Solo kembali bersih. Kita lihat saja di manapun terdapat trotoar di situlah digunakan untuk PKL, parkir, pengemis, tempat barang dll. Fungsi trotoar untuk pejalan kaki tampaknya sudah tidak ada lagi. Padahal tujuan dibangun trotoar ialah untuk akses para pejalan kaki. Jika dibiarkan, anak cucu kita pasti tidak mengetahui fungsi trotoar yang sesungguhnya. Mereka hanya tahu bahwa trotoar digunakan untuk berdagang atau lahan parkir.


Tidak hanya itu munculnya para pengemis, pengamen, gelandangan di setiap lampu merah juga ikut “mengotori” wajah kota. Tidak hanya di Solo, kota lain di Indonesia pun saya rasa juga ada. Sungguh tragis nasib kota yang kebersihannya harus dikotori oleh hal-hal semacam itu.Fenomena baru yang muncul baru-baru ini ialah munculnya anak-anak punk di sepanjang jalan kota Solo antara lain di Jalan Slamet Riyadi dan Adi Sucipto. Tidak tahu persis dari mana mereka dan mau ke mana. Selama ini sosok punk identik dengan kenakalan remaja, terlebih lagi mereka terkesan liar. Lalu apakah itu pantas dibiarkan saja di kota Solo yang secara PeDe menamakan diri sebagai Kota Budaya ? Perlu tindakan segera dari Pemerintah kota untuk segera “membersihkan” kota, sehingga kenyamanannya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.


4_er ^^

Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…