Skip to main content

Pertemuan dengan Walikota Terkait Penyalahgunaan Fasilitas Umum di Kota Solo


Pada hari Senin 5 Juli 2010 pukul 10.00 WIB bertempat di Loji Gandrung, secara khusus Walikota Surakarta, Ir. H Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Muhammad Taufiq, SH., MH dan Kelik Pramudya, SH dari MT&P Law Firm guna membahas permasalahan kota terkait makin maraknya penyalahgunaan fasilitas umum di kota Solo khususnya trotoar dan City Walk. Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Satpol PP, serta Kepala Bagian Perparkiran DLLAJR Kota Surakarta.


Secara Umum Walikota menanggapi secara positif, ini terlihat dari sikap beliau yang langsung meninjau ke lapangan. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa perilaku hukum warga Solo sangat rendah. Ini terlihat dari semakin banyaknya warga maupun pengusaha yang menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan bisnisnya, misalnya :

1. di depan Solo Square, di sini trotoar dan jalur lambat digunakan sebagai lahan parkir padahal di dalam sudah ada tempat parkir. Kebanyakan masyarakat hanya memikirkan kemudahannya sendiri dan tak mau repot dengan parkir dalam.

2. di depan Tony Jack sampai Indosat di sini jalur lambat digunakan untuk parkir, dan ini menghalangi jalan.

3. di sekitar Solo Grand Mall, di sinilah yang paling parah. Bukan hanya penyalahgunaan jalan saja, tapi juga City Walk yang semakin sempit karena digunakan untuk PKL.

4. di depan Bank BCA Purwosari, di mana mobil pengusaha selalu diparkir di tepi jalan dan menutup akses ke jalur lambat.


Setelah pertemuan tersebut Walikota berjanji akan segera mengambil tindakan tegas. Melalui Dinas Tata Ruang dan Kota, Walikota akan memberikan peringatan terhadap para pengusaha yang melanggar peraturan tersebut. Walikota menegaskan peringatan tersebut akan disampaikan hari ini juga. Kalau perlu besok lokasi di atas harus sudah bersih.


Pengembalian fungsi trotoar untuk fasilitas umum ini bukan hanya mewakili kepentingan orang seorang saja, melainkan mewakili kepentingan warga Solo. Warga Solo termasuk Walikota sendiri mengakui resah terhadap kesadaran warga yang masih rendah serta banyaknya penyalahgunaan fasilitas publik.


click_gtg

Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…