Skip to main content

PEDOMAN ETIKA PROFESI APARAT HUKUM



Judul Buku : Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum

Penulis : Kelik Pramudya, SH, Ananto Widiatmoko, SH

Penerbit : Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Tahun : 2010


Profesi hukum boleh saja menjadi kebanggaan bagi setiap orang. Menjadi penegak hukum seperti Hakim, Polisi, Jaksa, Notaris, Advokat dan lain-lain merupakan dambaan bagi setiap Sarjana Hukum, bahkan telah menjadi cita-cita sejak kecil. Profesi hukum merupakan suatu profesi terhormat dan memiliki tanggung jawab yang berat. Kita lihat saat ini sorotan mengenai penegakan hukum ditujukan kepada para penegak hukum, mengapa demikian ? hal tersebut dikarenakan para penegak hukum justru melakukan pelanggaran yang berat, makin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Diabaikannya etika profesi menjadi salah satu penyebabnya. Etika profesi tidak saja dipahami dalam bentuk teks normatis semata, melainkan harus dihayati sebagai suatu perenungan moral karena perofesi hukum di samping mempunyai tanggung jawab terhadap sesama juga tak kalah pentingnya adalah tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Buku ini hadir sebagai sebagai tuntutan dan pedoman bagi kalangan praktisi, akademisi maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai seluk beluk profesi hukum.


Berisi panduan lengkap tentang profesi hukum antara lain : Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, dan Advokat. Juga sebagai arah wacana ke depan bagi penegakan hukum di Indonesia.

Dapatkan segera di Toko Buku seluruh Indonesia.


Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…