Skip to main content

Putusan PN Den Haag soal Rawagede Kejutkan Parlemen Belanda

Metrotvnews.com, Den Haag: Politisi di Belanda, kini, sedang ramai menyoroti keputusan Pengadilan Negeri Den Haag yang memenangkan gugatan para korban dan keluarga korban pembantaian di Rawagede, Karawang, Jawa Barat, oleh tentara Belanda pada tahun 1947. Dalam putusannya, Rabu kemarin, PN Den Haag menyatakan negara Belanda harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita keluarga kejahatan perang di Rawagede.


Harry van Bommel, anggota Parlemen dari Partai Sosial mengaku terkejut dengan keputusan PN Den Haag itu. Harry mengatakan biasanya argumen sebuah kasus telah kedaluwarsa selalu berhasil dijadikan alasan untuk tidak meneruskan sebuah kasus di pengadilan.

Sementara itu pengacara korban Rawa Gede, Liesbeth Zegveld, mengatakan, dimenangkannya gugatan para korban di Rawa Gede bisa menjadi preseden bagi kasus kejahatan perang lainnya di Indonesia.

Tuntutan ganti rugi terhadap Pemerintah Belanda itu diajukan sembilan orang janda korban pembantaian di Rawagede, 64 tahun silam. Meski mendapat perlawanan, PN Den Haag mengabulkan tuntutan penggugat. Menurut pengadilan, Kerajaan Belanda tidak bisa mengajukan alasan kasus itu sudah kedaluwarsa. Namun pengadilan juga mengatakan hak atas kerugian hanya berlaku bagi keluarga langsung korban pembantaian.(DSY)

Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…