Skip to main content

Esensi Pembentukan Perpu

Dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan kita mungkin saja terjadi keadaan yang memaksa pemerintah mengeluarkan peraturan secepatnya untuk mengatasi suatu masalah. Apabila hal ini benar-benar terjadi maka pemerintah dalam hal ini Presiden berhak membuat peraturan baru untuk mengganti undang-undang. Dasar hukum pembuatan peraturan ini adalah Pasal 22 UUD 1945 dimana pada ayat (1) berbunyi, “ Dalam hal ihwan kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang “. Untuk mengeluarkan peraturan tersebut tidak perlu prosedur yang rumit seperti pada pembuatan undang-undang. Isi peraturan tersebut murni dari Presiden sendiri. Namun, untuk dapat diberlakukan tetap harus mendapat persetujuan dari DPR terlebih dahulu.
Kalau kita lihat tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, dulu memang status dan kedudukan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) berada di bawah undang-undang, tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa Perpu dimaksudkan untuk mengganti undang-undang. Maka dari itu status dan kedudukannya itu harus disejajarkan dengan undang-undang begitu pula dengan kekuatan hukumnya. Aturan seperti ini memang sangat perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pemerintah tidak akan lepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu, Perpu harus disahkan pula oleh DPR.
Lalu mengenai prosedur pembuatan Perpu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mekanisme pembuatannya antara lain harus mencakup dua hal yaitu :

1. Pertimbangan Presiden dalam mengeluarkan Perpu.
2. Pandangan DPR terhadap rancangan Perpu yang disampaikan oleh Presiden.

Usul rancangan Perpu itu disampaikan dalam suatu sidang di DPR. Apabila ternyata rancangan tersebut tidak disetujui oleh DPR maka rancangan itu harus dicabut dan tidak dapat diajukan kembali pada persidangan berikutnya. Namun, jika ternyata disetujui oleh DPR maka Perpu langsung berlaku meski belum diundangkan. Pandangan DPR terhadap rancangan Perpu yang diusulkan Presiden itu tentu tidak lepas dari pengaruh faktor politik. Mengenai prosedur pembuatan Perpu telas diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan

Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…