Skip to main content

Kedaulatan Rakyat

Konstitusi pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama dari seluruh rakyat saat negara ini didirikan . Hal tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan yang paling tinggi adalah di tangan rakyat . Rakyat di sini yang paling berkuasa menentukan arah kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau biasa kita sebut dengan istilah Kedaulatan Rakyat.

Di negara kita pernyataan di atas terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebelum diamandemen dalam pasal itu dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) , artinya MPR sebagai lembaga tertinggi yang memegang kedaulatan . Oleh karena itu Presiden ialah mandataris MPR . Presiden dipilih,dilantik ,dan diberhentikan oleh MPR . Dalam menjalankan kewajibannya pun ia juga harus bertanggung jawab kepada lembaga yang satu ini.Di samping itu MPR juga mempunyai kewenangan menetapkan GBHN dan UUD. Dari sini dapat kita lihat betapa berkuasanya MPR pada waktu dulu. Setelah amandemen kedudukan MPR berubah total . Pasal 1 ayat (2) berbunyi “ Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dari bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa sebenarnya terjadi perubahan yang prinsipil.

Pelaku atau pelaksana kedaulatan dulu sepenuhnya adalah MPR, maka tak salah kalau MPR disebut lembaga tertinggi negara. Sekarang pelaksana kedaulatan itu tersebar di beberapa organ-organ negara. Jadi tidak terpusat pada satu organ saja. Sebagaimana yang kita alami bersama yaitu Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat , begitu juga dengan DPR, DPRD, dan DPD. Semua organ-organ negara di bidang eksekutif dan legislatif sama-sama merupakan pelaksana dari kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan semua anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat,berarti mereka adalah orang-orang yang dikehendaki oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatan . Lalu, bagaimana dengan kekuasaan yudikatif ? di bidang ini dalam hal kekuasaan kehakiman juga merupakan kehendak dari rakyat walaupun secra tidak langsung . Kita lihat saja pada Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman telah disebutkan bahwa para hakim agung , hakim Mahkamah Konstitusi ,dan anggota Komisi Yudisial ditetapkan oleh Presaiden . Padahal Presiden dikehendaki langsung oleh rakyat . Dengan melihat kenyataan itu maka bisa kita dapatkan suatu kesimpulan bahwa para hakim agung, hakim Mahkamah Konstitusi ,dan anggota Komisi Yudisial dipilih secara tidak langsung oleh rakyat.

Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat harus berdasarkan UUD, karena kekuasaan dalam pemerintahan dibatasi oleh konstitusi . Jadi, kedaulatan rakyat wajib dilakukan secara demokrasi berdasarkan konstitusi (Demokrasi Konstitusional). Demokrasi konstitusional berarti meskipun kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari rakyat , tetapi ketika itu harus diselenggarakan semestinya didasarkan atas rambu-rambu hukum yang telah disepakati bersama , sehingga demokrasi dan Rule of Law ( kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum ) sama-sama kuat . Mengapa demikian,karena demokrasi tanpa hukum akan kacau dan menimbulkan suasana yang bebas sebebas-bebasnya. Tujuan negara bukanlah seperti itu . Tujuan negara di samping menjamin kebebasan para warga negaranya juga mengusahakan tertib hukum sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara lebih fleksibel, stabil, dan teratur

Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…