Skip to main content

SERIKAT PEKERJA


Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal tersebut telah tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28. Salah satu hak yang diberikan oleh yaitu mengenai hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Hak itu pula yang dimiliki oleh para pekerja. Pekerja di Indonesia dapat membentuk apa yang dinamakan serikat pekerja. Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Serikat pekerja ini dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang pekerja.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka sifat Serikat Pekerja antara lain ;
1. Bebas, dalam menjalankan tugasnya tidak berada dalam tekanan pihak lain
2. Terbuka, dalam menerima anggota, memperjuangkan hak dan kewajiban tidak didasarkan pada aliran politik, ras, suku bangsa, agama.
3. Mandiri, dalam mendirikan, menjalakan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh kekuatan termasuk dalam pendanaan.
4. Demokratis
5. Bertanggung jawab.
Fungsi serikat pekerja antara lain, :
1. Sebagai pihak dalam perjanjian kerja bersama dan penyelesaian hubungan industrial
2. Sebagai wakil pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan
3. Sebagai sarana mewujudkan hubungan industrial yang harmonid dan berkeadilan
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.
5. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab aksi mogok kerja
6. Memperjuangkan pekerja dalam kepemilikan saham
Adapun hak-hak yang dimiliki oleh serikat pekerja sebagai berikut :
1. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha
2. Mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial
3. Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan
4. Membentuk lembaga dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja.
Prosedur pendirian :
1. Diajukan oleh minimal sepuluh orang pekerja yang disertai dengan Anggaran Dasar dana Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
2. Memberitahuakan secara tertulis dengan melampirkan daftar nama anggota, pembentuk, AD/ART, dan nama pengurus
3. Dalam waktu dua puluh satu hari kerja paling lambatinstansi ketenagakerjaan harus sudah mencatat dan memberikan bukti pencatatan
4. Apabila belum lengkap maka dalam waktu empat belas hari kerja insatansi ketenagakerjaan memeberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk dilengkapi
5. Serikat pekerja yang sudah memiliki nomor bukti pencatatan memberitahukan kepada pengusaha atau mitra kerja
Dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan bila serikat pekerja ini bubar atau dibubarkan. Serikat pekerja ini berakhir bila :
1. Dinyatakan oleh anggotanya sendiri menurut AD/ART
2. Perusahaan tutup
3. Serikat pekerja mempunyai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
4. Anggota atau pengurus atas nama organisasi pekerja telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.

Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…