Skip to main content

ABCDE *


Alhamdulillah
itulah yang bisa kuucapkan pada Tuhan
dulu aku pun tak pernah sekalipun memintanya
tapi rasa itu akhirnya datang juga
entah bagaimana dulu aku tak menghiraukannya
Tuhan tahu apa yang sedang kurasa
Tuhan kenalkan aku padanya
begitu manis dia menyapa
begitu dekat sekalipun itu di dunia maya
sampai hari-hari kutulis untuknya
semua....semua bertanda


Terima kasih semua

terima kasih semua yang telah kau berikan padaku
atas segala support dan pesan yang selama ini belum kuhapus
sampai memori Hpku penuh
dan kubiarkan utuh
Terima kasih Ari Lasso (Cintailah aku sepenuh hati)
dan juga BCL (karna kucinta kau)
atas persembahan lagu kalian di tahun 2009
biarlah menjadi kenangan
Terima kasih facebook,
melaluimu dia menyapa
melaluimu pula kukatakan suka
atas segala coment yang sangat menyentuh hatiku.
dan status yang tak pernah membuatku haus
yang bila kubaca bisa membuatku tersenyum ^_^

jujur saat ini aku belum rela
bila Tuhan ambil rasa
baik yang ada di diriku atau dirinya
tapi bila Tuhan berkehendak lain
aku bisa berbuat apa
selain menerima

Ketidakrelaan itu terus menimbulkan kekhawatiran
kekhawatiran itu pun berdampak pada ketidaktenangan
dan ketidaktenangan ini berujung pada ketakutan
ketakutan akan kehilangan perasaan yang Tuhan berikan
perasaan yang datang bersama angin
yang mengubahku tak bisa berpaling ke perempuan lain
Namun, bila itu yang terbaik buat masa depan
biarlah aku belajar merelakan
merelakan ia yang kuharapkan pagi, siang , dan malam

Akan tetapi
Selama belum Tuhan memutuskan
Aku masih menyandarkan segala harapan
karna kuingat apa yang ia sampaikan
“Semoga ada Jalan”

ditulis di penghujung tahun 2009 pada malam pergantian tahun.

Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…