Skip to main content

ECOLOGY

Darwin’s theory of evolution was essentially ecological. He postulated that organisms which will survive to reproduce are those that are the best adapted to their enviroment. Ecologists are concerned with how organisms adapt to their enviroment in order to survive. The ecological functions of an organism are said to constitute its niche. For example, an insect may be a predator, but it may not prey on organisms much larger of much smaller than itself. Also, diurnal predators normally do not capture organisms that are nocturnal or that live in habitats unsuited to the predator. Many ecologist are proponents of a principle competitive exclution, which states thet each can be occupied by only one species, because when a required resource is limited and two one more species compete for it, one of the species will be eliminatedunless it can evolve to occupy a slightly different niche. One of the major trends in ecology is the increased use of mathematical modeling, which often requires the use of computers. Mathematical formulas are used to stimulate population fluctuations, mineral cycling, and energy flow. Models can be used to discover where our knowledge is inadequate, to aid in making generalizations and formulating ecological principles, and to help predict the fate of ecosystems under given sets of circumstances. The growing field of systems ecology uses theoretical analysis and experimental methods to study the disruption of ecosystems and the dynamics of their reconstruction . Systems ecology requires people trained in a wide variety of disciplines : mathematics, computers technology, physiology, microbiology, biochemistry, climatology, and taxonomy. Ecologists are more and more involved in solving problems caused by increased human population, increased pullution, increased need for energy, and increased attempts to destroy ecosystem for human uses. Taken from, Structure and Reading Comprehension. Drs.RA.Iskandar Yahya Dipl Tefl, Surayin BA, Dra. Ratu Yetty Amin Argakusuma Dilp Tefl. Orba Sakti, Bandung

Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…