Skip to main content

AKHIR YANG MEYAKINKAN

Akhirnya hitam putih hukum ni negeri ini sedikit menuai titik cerah setelah pada Kamis tanggal 4 Maret 2010 lalu Majelis Hakim memberikan vonis yang menggembirakan bagi terdakwa perkara kecelaan lalu lintas Lanjar Sriyanto. Majelis hakim di PN Karanganyar menjatuhkan vonis bersalah kepada Lanjar Sriyanto dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan istrinya tewas dan anaknya terluka. Namun dalam penilaian majelis hakim, tidak bisa dijatuhkan hukuman kepada Lanjar karena ada alasan pemaaf atas kesalahannya. Majelis hakim yang dipimpin Demon Sembiring memutuskan dalam kecelakaan lalu-lintas tersebut Lanjar terbukti melanggar Pasal 359 dan 360 ayat 2 KUHP. Namun demikian atas kesalahannnya itu, Lanjar tidak bisa dipersalahkan. Kejadian dia menabrak mobil Suzuki Carry yang menyebabkan sepeda motor yang dikemudikannya jatuh, terjadi dalam keadaan memaksa karena tidak bisa dihindarkan. Kondisi itu disebut sebagai keadaan yang memaksa sehingga ada alasan pemaaf atas tindakannya. (http://www.detiknews.com/).

Vonis ini adalah sikap yang paling bijaksana yang diambil Hakim, artinya hakim tidak terikat pada teks normatif, melainkan juga menggunakan hati nurani. Ini terlihat dari pertimbangan dimana terdakwa tidak perlu menjalani hukuman karena menurut majelis terdakwa sudah sangat terpukul dengan kematian istrinya, selain itu ia pun juga harus menjadi orang tua tunggal bagi anak semata wayangnya.

Tim Penasihat Hukum terdakwa
memberi apresiasi kepada hakim yang telah menerapkan sistem restorasi justice adalam kasus tersebut. Dalam sistem restorasi justice tak semua kesalahan harus dibalas dengan pemidanaan karena ada pertimbangan-pertimbangan lain di luar hukum. Masih kita ingat saat saksi ahli hukum pidana Sudaryono memberikan penjelasan di muka sidang. Menurutnya restorasi justice dapat diterapkan dalam kasus seperti ini. Hal yang ingin dicapai dari suatu proses hukum ialah terciptanya harmonisasi sosial. Jika harmonisasi telah tercapai di luar prosedur hukum normatif maka seharusnya peradilan tak perlu lagi merusak sebuah harmoni yang sudah terjadi. Kita berharap semoga ini putusan ini dapat dijadikan acuan bila kelak di kemudian hari terdapat kasus yang sama, tapi yang terpenting jangan sampai ada Lanjar-Lanjar berikutnya yang harus menjalani Peradilan Sesat.


Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…