Skip to main content

TERIAKAN “huu...” SAAT SIDANG LANJAR

Saat sidang perkara pidana dengan terdakwa Lanjar Sriyanto beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 25 Februari 2010 ada hal yang saya anggap begitu meresahkan kita, bukan tentang tuntutan ataupun hal lain yang terkait materi sidang karena itu sudah saya bahas di artikel saya sebelumnya. Hal yang saya maksud ialah tentang sikap masyarakat kita yang tampak masih awam bahkan buta tentang proses peradilan di negara ini. Ini terlihat dari aksi pengunjung dalam ruang sidang yang didominasi massa pembela Lanjar yang secara spontan meneriakan kata “huu....” terhadap Majelis Hakim. Mendengar teriakan tersebut Demon Sembiring selaku Ketua Majelis langsung menenangkan pengunjung. Aksi peneriakan itu sendiri terjadi karena Majelis menunda sidang untuk mempersiapkan putusan. Pengunjung mengira saat itu juga dibacakan Putusan. Mungkin mereka mengira kalau sidang itu semua sama seperti halnya sidang Tilang yang cuma sehari langsung putusan. Saya dengar pada persidangan sebelumnya peneriakan serupa juga terjadi, alasannya sama karena Majelis Hakim menunda sidang, tapi saat itu karena Penuntut Umum belum siap dengan tuntutannya. Peneriakan itu menurut saya justru memperburuk citra massa pendukung Lanjar, karena terkesan urakan tapi tak tahu hukum. Padahal sebelumnya massa pernah melakukan aksi damai sebelum sidang, bahkan memberikan bunga kepada aparat kepolisian, tapi mengapa dinodai dengan peneriakan itu.
Penundaan sidang selama 1 minggu untuk memepersiapkan putusan itu merupakan hal yang wajar. Bisa kita mengerti kekesalan massa karena sebelumnya sidang telah ditunda dua kali, tapi memahami tentang proses persidangan itu jauh lebih penting dari pada mengedepankan emosi. Demi keadilan putusan harus dibuat secara cermat dan teliti dengan mengungkapkan fakta yang ada di muka sidang beserta analisis hukumnya. Jadi mana mungkin cuma sehari selesai. Bahkan saat Penuntut Umum membacakan tuntutannya masih saja ada yang mengira bahwa itu adalah putusannya. Nampaknya masyarakat masih banyak yang belum tau tentang hukum di Indonesia. Perlu pembinaan dan penyuluhan tentang hukum agar masyarakat memahaminya tentu dengan tujuan agar kelak masyarakat juga sadar hukum. Saya berharap pada persidang selanjutnya apapun putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa ditanggapi secara positif, bukan dengan teriakan “huu...” kepada Majelis Hakim karena itu takkan berpengaruh apapun.

Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…