Skip to main content

KENAPA SEPEDA MOTOR TIDAK ADA “JAM”NYA ?

Sepeda motor bisa dibilang merupakan alat transportasi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Masyarakat di Indonesia kebanyakan lebih memilih sepeda motor untuk bepergian ke mana saja, baik jauh maupun dekat. Keadaan ini sangat berbeda bila dibandingkan puluhan tahun yang lalu di mana jumlah sepeda motor masih sedikit dan harganya masih belum terjangkau sebagian besar masyarakat. Sekarang untuk memiliki sepeda motor sangatlah mudah. Motor bisa dibeli dengan cara kontan maupun kredit dengan uang muka dan cicilan sesuai kantong. Maka tidak heran pula jika motor mendominasi jalan.

Di sisi lain ada persoalan yang timbul dari pemakaian sepeda motor. Yaitu masih rendahnya kesadaran pengemudi di jalan raya. Sering kita lihat pengemudi yang ugal-ugalan dan ketidakterampilan pengemudi dalam menghadapi situasi tertentu. Selain keterampilan, kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas juga harus dimiliki oleh pengemudi sepeda motor. Kalau tidak akibatnya adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ini bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.

Kecelakaan lalu lintas di jalan memang didominasi sepeda motor. Faktor penyebabnya berbagai macam. Namun di sini saya menyoroti tentang kekurangan yang ada pada sepeda motor. Suatu kecelakaan bisa saja terjadi karena pengemudi tidak berkonsentrasi. Salah satunya ketika harus melihat waktu. Sepeda motor selama ini tidak dilengkapi dengan alat Jam. Sampai saat ini saya tidak pernah melihat ada sepeda motor yang ada “jam” nya. Memang hal ini dirasa sepele tapi penting. Bayangkan saja atau kita pernah alami sendiri, ketika harus beradu dengan waktu dan mengendarai sepeda motor, kita akan kesulitan untuk mengetahui waktu atau jam berapa ketika perjalanan. Seringkali kita harus berhenti sebentar hanya untuk melihat waktu. Jika tidak kita tentu akan melihat jam sambil jalan, ini tentu sangat berbahaya.

Oleh karena itu di sini saya menyarankan kepada para produsen sepeda motor agar menambahkan “jam” pada produksinya yang dapat mudah dilihat oleh pengemudi. Misalnya ditempatkan dekat speedometer, ini tentu memudahkan pengemudi, jadi pengemudi tidak sudah-sudah harus berhenti dulu, melihat jam tangan, atau mengeluarkan HP. Semoga ini menjadi pertimbangan dan bahan masukan bagi para produsen sepeda motor.

Comments

Popular posts from this blog

Teori Pembagian kekuasaan

Oleh : Anton Praptono, S.H.


Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memeri…

Tanya Jawab Seputar Hukum Islam

1) Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya Hukum Islam dipelajari di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia ini ?

Jawaban : Alasan Hukum Islam dipelajari antara lain :
a.Faktor Sejarah
yaitu untuk mengganti istilah “Mohammedan Law” yang dianggap tidak tepat serta Hukum Islam sudah sejak dulu dipelajari oleh bangsa Indonesia.
b. Alasan Penduduk
yaitu karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
c. Alasan Yuridis, terdiri atas :
- Yuridis Normatif artinya setiap orang Islam sudah seharusnya sesuai dengan kemampuan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
-Yuridis Formil artinya Hukum Islam di Indonesia ada yang dijadikan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.
d. Alasan…

Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Oleh : Anton Praptono, SH
editor : Kelik Pramudya, SH

Konsep lembaga MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang menempatkan lembaga ini sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangannya tidak terbatas mengakibatkan timbulnya berbagai macam kelemahan. Sistem supremasi MPR yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 telah menempatkan MPR dalam kekuasaan yang sentral membawahi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sentral kekuasan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MP…